Selasa, 19 November 2019 | 02:57 WIB
"Hal itu diharapkan menjadi solusi mengakhiri polemik seputar transaksi saham divestasi Newmont."
Audit Investigasi Soal Newmont Diminta Tuntas Secepatnya
Sabtu, 20 Agustus 2011 | 00:13 WIB
Arif Budimanta [skalanews/Eddy Tarigan] -
JAKARTA - DPR telah meminta BPK mengaudit investigasi atas pembelian tujuh persen saham divestasi Newmont yang dilakukan pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Permintaan dari DPR tersebut diharapkan dapat tuntas dengan segera.

"Hal itu diharapkan menjadi solusi mengakhiri polemik seputar transaksi saham divestasi Newmont," kata mantan Dirjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Kementerian ESDM Simon Felix Sembiring saat diskusi 'Meneropong Hasil Audit Investigasi BPK atas Kisruh Divestasi Saham PT NNT' di Jakarta, Jumat (19/8).

Tidak hanya melakukan audit investigasi, tutur dia, BPK juga bisa berkoordinasi dengan tim optimalisasi yang beranggotakan antara lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan juga Kementerian ESDM.

Dalam audit tersebut, diharapkan Simon menuju pada rekomendasi pemutusan kontrak karya (KK) mengingat pemegang saham asing di NNT sudah berulang kali melanggar KK.

Sementara menurut Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas mengharapakan BPK melakukan audit tidak hanya sebatas pada divestasi tujuh persen saham yang dibeli PIP.

Melainkan juga harus menyentuh persoalan penjualan saham milik PT Pukuafu Indah di NNT sebesar 2,2 persen oleh PT Indonesia Masbaga Investama (IMI).

Karena, dalam pandangan ICW, hal tersebut tidak hanya sekadar transaksi biasa, tapi juga sebagai upaya pemilik saham asing NNT agar bisa tetap menjadi pemegang saham mayoritas.

"Tambang Newmont di Batu Hijau memang prospektif baik dari kadar cadangan, maupun kandungan konsentrat yang dimilikinya," ujarnya.

Apalagi, biaya produksinya juga tergolong rendah dibandingkan seluruh areal tambang milik Newmont lainnya. Sehingga, menjadi wajar jika kemudian asing ingin tetap menguasai saham mayoritas NNT dengan berbagai macam cara.

Sedangkan, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP Arif Budimanta meminta, BPK memperluas proses pemeriksaan atas dasar kewenangan yang dimilikinya. "BPK bisa melacak proses kesepakatan yang akhirnya dituangkan dalam bentuk KK pada 1987," katanya.

Menurut dia, jika ada kelompok masyarakat yang merasa dirugikan, maka bisa mengajukan permohonan uji materi menggugat KK NNT ke Mahkamah Konstitusi. [mad]