Rabu, 26 Februari 2020 | 19:56 WIB
HIPMI Indikasi Ada Desain Jadikan Rupiah Sebagai Mata Uang Sampah
Selasa, 7 Juli 2015 | 00:35 WIB
ilustrasi -

Skalanews - Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) mengindikasikan ada desain besar untuk menjadikan rupiah sebagai mata uang 'sampah' di negaranya sendiri.

Padahal, mata uang seperti rupiah ini merupakan simbol kehormatan dan kedauluatan ekonomi sebuah negara.

“Kita jangan cuma lihat secara kasat mata saja fenomena yang ada. Ada sebuah desain untuk membuat rupiah tidak ada nilainya di negaranya sendiri,” ujar Ketua Umum BPP HIPMI Bahlil Lahadalia dalam rilisnya, Jakarta, Senin (6/7).

Sebab itu, Bahlil meminta pemerintah dan bank sentral (Bank Indonesia) menindak tegas dan tidak berkompromi dengan pihak-pihak yang masih bertransaksi dengan mata uang asing di wilayah NKRI.

Hipmi menilai, penegakan aturan penggunaan mata uang rupiah masih sangat lemah. Akibatnya, rupiah dengan mudah terus melemah meski sudah terdapat Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan UU tentang kewajiban penggunaan mata uang rupiah.
 
Bahlil mengatakan, desain menyampahkan mata uang rupiah sangat kasat mata. Di luar negeri, mata uang rupiah tidak diterima untuk ditukar dengan mata uang asing.

Gejala yang sama mulai terjadi di dalam negeri dimana rupiah mulai ditolak untuk transaksi-transaksi tertentu. Hipmi khawatir, perlahan-lahan rupiah mulai tergeser tanpa disadari dari transaksi keseharian masyarakat.

“Awal-awalnya, dari transaksi-transaksi korporasi, pemerintah, yang besar-besar. Lama-lama masuk ke transaksi ritel dan konsumsi. Ini yang kita waspadai. Coba kita lihat daftar harga di restoran-restoran dan hotel-hotel besar sudah mulai ada dicantumkan harga dalam US dollar, double currency.Lama-lama rupiah tinggal kenangan,” pungkas Bahlil.
 
Sebagaimana diketahui, stabilitas ekonomi makro akhir-akhir ini mengalami ujian sangat berat. Volatilitas nilai tukar Rupiah atas dolar Amerika Serikat sangat tinggi.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mulai mewajibkan penggunaan rupiah di wilayah NKRI.Ketentuan itu dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 17/3/PBI/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang mengatur bahwa setiap transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI wajib menggunakan Rupiah.(Deddi Bayu/bus)