Jumat, 18 Oktober 2019 | 11:40 WIB
Lembaga perbankan diperkenankan kembali menjaring nasabah untuk layanan Wealth Management, namun dengan catatan harus menerapkan sistem anti pembobolan.
BI Cabut Layanan Wealth Management
Rabu, 1 Juni 2011 | 16:16 WIB
foto. istw -
Jakarta – Bank Indonesia (BI) akhirnya mencabut suspensi terhadap layanan Wealth Management – nasabah priority atau private banking di 23 bank mulai terhitung per 2 Juni 2011 besok. Namun, lembaga otoritas monter itu meminta kepada pihak perbankan untuk membenahi Standart Operating Procedure (SOP) hingga mempunyai sistem anti pembobolan (anti-fraud).

Namun, persiapan untuk menjaring nasabah-nasabah kaya itu belum maksimal. Kesiapannya lembaga perbankan untuk layanan Wealth Management itu baru 60 persen.

Seperti yang diakui Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) Bank Indonesia, Difi Johansyah saat dikonfirmasi di Gedung Bank Indonesia , Jalan MH Thamrin, Jakarta pada Rabu (1/6) bahwa pihaknya telah mencabut suspensi layanan Wealth Management. "Secara official, suspensi dicabut. Tapi, secara umum minimal 60 persen bank-bank sudah siap," ujarnya

Karena, tambah Difi, ada beberapa bank yang memiliki banyak kantor cabang, masih menunggu evaluasi dari Direktur Kepatuhannya. Namun, lanjutnya secara keseluruhan bank sudah bisa menjalankan layananWealth Management ini.

Untuk melakukan pengawasan itu ada tiga hal penting yang wajib diperhatikan lembaga perbankan. Diantaranya, jelas Difi, Know Your Costumer, Know Your Employee dan Anti Fraud. Dari ketiga itu, sistem Anti fraud yang justru paling penting karena setiap bank dengan mekanisme sendirinya harus memiliki sistem anti pembobolan tersebut.

Pencabutan kebijakan suspensi ini BI akan terus mantau serta pembenahan yang dilakukan oleh sejumlah bank agar kesiapannya itu bisa tercapai 100 persen. Termasuk melakukan sertifikasi sejumlah pegawai bank-bank yang memegang peranan penting pada layanan tersebut.

Selain itu, BI pun mewajibkan instansi perbankan untuk melakukan kebijakan rotasi pegawainya agar tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus-kasus kemarin.

Memang, sebelumnya kebijakan suspensi layanan Wealth Management oleh BI ini merupakan dampak terjadinya kasus penggelapan dana nasabah layanan Citigold yang dilakukan tersangka Malinda Dee alias Inong.

Akibatnya mantan Senior Relations Manager Citibank itu dijerat pasal 49 ayat 1 dan 2 UU No. 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan dan atau pasal 6 UU No. 15 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 25 tahun 2003 sebagaimana diubah dengan UU No. 8 tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian uang (money laundering).

Oleh sebab itu, untuk mencegah kasus tersebut terulang, BI mengeluarkan kebijakan untuk meminta lembaga perbankan menghentikan sementara penarikan sejumlah nasabah baru pada layanan priority atau private banking selama sebulan. Hal ini dilakukan sebagai upaya BI dan lembaga perbankan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan nasabah.

Suspensi ini mulai berlaku sejak Senin (2/5) lalu dan terhitung hingga 30 hari. Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi nasabah lama  karena pelayanan priority banking untuk nasabah lama tetap berjalan seperti biasa. (bus)