Sabtu, 24 Agustus 2019 | 19:44 WIB
Keberadaan UU OJK akan memperkuat stabilitas sektor keuangan Indonesia
UU OKJ Bisa Perkuat Sektor Keuangan
Sabtu, 8 Oktober 2011 | 19:13 WIB
-
Perbankan Indonesia kini sedang membutuhkan Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) untuk memperkuat stabilitas sektor keuangan. Oleh sebab itu DPR sedang menggodok isi rancangan undang-undang tersebut.

"Keberadaan UU OJK akan memperkuat stabilitas sektor keuangan Indonesia," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis di Batam, Sabtu (8/10).

Harry menambahkan ada tiga isu yang masih dibahas dalam pembentukan RUU OJK, yaitu one site inspection antara OJK dengan Bank Indonesia, mekanisme transisi dan mekanisme koordinasi antara OJK, BI, Menteri Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Dalam one site inspection, pemerintah dan DPR sepakat Bank Indonesia tidak berhak mengeluarkan opini status bank. "Kami sepakat BI hanya sebatas melakukan pengawasan dan tidak berhak mengeluarkan opini status bank," ujarnya

Harry menambahkan one site inspection itu penting jika mengacu pada prinsip kehati-hatian makro, khususnya kepada bank yang tergolong systemically important bank (SIB). Pengawasan dilakukan BI untuk memperoleh data dan informasi yang mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan moneter, serta meminimalkan kelemahan potensi krisis yang ditemukan OJK.

"Pengawasan terhadap SIB dilakukan dalam situasi krisis maupun normal dengan menyampaikan pemberitahuan dulu kepada OJK," tegas anggota DPR RI Dapil Provinsi Kepulauan Riau ini.

Sementara mengenai mekanisme transisi, Harry mengatakan panitia kerja (Panja) menyepakati aset, kekayaan, sistem informasi, data dan sumber daya manusia wajib dialihkan dari BI dan Kementerian Keuangan kepada OJK.

Panja juga masih membahas sistem koordinasi antara OJK, Kementerian Keuangan, BI dan Lembaga Penjamin Simpanan. "Masih ada yang perlu dibahas, antara lain bentuk dan status forum, inisiator, jadwal, waktu, mekanisme pengambilan keputusan dan lainnya," tandasnya

Ketika disinggung soal kondisi perbankan Indonesia saat ini, Harry mengakui tetap stabil di tengah gejolak krisis ekonomi dunia yang melanda Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Indikasi kestabilan perbankan Indonesia dapat dilihat dari rasio kredit bermasalah, imbal hasil aktiva, rasio kecukupan modal dan rasio pinjaman terhadap tabungan meningkat.

Menurut politisi Partai Golkar itu, stabilnya perbankan Indonesia di tengah krisis global merupakan bukti keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas. Sejak 1997 lalu, pemerintah telah membuat kebijakan yang fokus untuk menjaga kestabilan perbankan.

"Pihak otoritas melaksanakan agenda reformasi yang mencakup penyempurnaan peraturan dan pengawasan dan memperkuat peran penegak hukum untul mencapai angka stabilitas," tukas Harry. (bus)