Senin, 23 September 2019 | 12:12 WIB
Bahkan, premi yang harus dibayarkan oleh bank-bank pada OJK atas tugas pengawasannya, harus ada batasan yang jelas
UU OJK Bikin Rancu Hubungan antara BI-OJK
Senin, 31 Oktober 2011 | 15:41 WIB
-
Skalanews – Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai akan membuat rancu hubungan antara Bank Indonesia (BI) dengan OJK, khususnya dalam masalah koordinasi mengenai kebijakan moneter dan keuangan.

"BI memutuskan kebijakan moneter itu karena setiap hari mengecek dan mengetahui keadaan perbankan nasional. Kalau besok pengawasan harian dilakukan OJK, tetapi BI yang memutuskan kebijakan moneter. Gimana?," ujar pengamat Perbankan Purbaya Yudhi Sadewa, di Jakarta, Senin (31/10).

Menurutnya, jika memang pada 2014 mendatang OJK akan mengambil alih peran Bank Sentral dalam mengawasi bank-bank yang ada di dalam negeri maka harus selalu berkoordinasi dan melaporkan hasilnya kepada BI untuk merumuskan kebijakan moneter.

Jika di Undang-Undang OJK disebutkan mereka berkoordinasi setiap tiga bulan, itu terlalu lama karena seharusnya mereka lebih sering melakukan koordinasi.

Purbaya menambahkan, terkait premi yang harus dibayarkan oleh bank-bank pada OJK atas tugas pengawasannya, harus ada batasan yang jelas.

"Harus ada skema yang jelas, batasannya berapa sampai berapa. Kalau tidak lembaga itu bisa meminta pungutan yang tinggi pada bank untuk memperkaya diri," tegasnya menduga. (Wahyu SK/bus)