Senin, 16 Desember 2019 | 11:38 WIB
Empat BUMN tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Pelni, PT Pos Indonesia, dan Perum LKBN ANTARA.
Empat BUMN Berebut Dana PSO 2012 Rp3,1 Triliun
Rabu, 26 Oktober 2011 | 23:04 WIB
-
Skalanews - Sebanyak empat BUMN berebut untuk mendapatkan subsidi pelaksanaan Public Services obligation (PSO) Tahun Anggaran 2012 dengan total mencapai Rp3,10 triliun. Empat BUMN tersebut adalah PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Pelni, PT Pos Indonesia, dan Perum LKBN ANTARA.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (26/10) Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero), Ignasius Jonan mengatakan, tahun depan perseroan mengajukan PSO sekitar Rp1,3 triliun.

Ia mengatakan, dana tersebut rencananya akan digunakan untuk pembatasan okupansi sebesar 100 persen.

Hal itu dikarenakan, kereta api jarak jauh tidak akan ada penumpang yang berdiri sepanjang memiliki karcis, reservasi tiket untuk ekonomi secara online, penyediaan fasilitas khusus, penekanan angka keterlambatan KA ekonomi kepada seluruh penumpang, serta sistem boarding di stasiun untuk meningkatkan keamanan.

"Pemanfaatannya untuk membiayai perawatan sarana, pegawai dan awak KA, BBM, pajak serta fasilitas penunjang perkeretaapian," katanya.

Sementara kebutuhan PSO PT Pelni (Persero), melalui Direktur Utamanya Jussabella Sahea, sebesar Rp916,7 miliar. Akan tetapi yang disetujui dalam APBN diperkirakan hanya Rp897,6 miliar.

"PSO 2012 ini untuk memenuhi 23 kapal yang dikelola oleh Pelni. Perseroan mengharapkan PSO dapat dicairkan dengan cepat jangan jauh dibelakang sehingga perseroan harus mencari pinjaman," ungkapnya pada kesempatan yang sama.

PSO tersebut nantinya, diakui dia, akan dialokasikan untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) yang mana pembayarannya harus dimuka. Karena setiap harinya Pelni harus mengeluarkan dana untuk BBM sekitar Rp2,5 miliar per hari.

"Tiap tahunnya kami membutuhkan 2 juta liter. Memang hanya 10 persen BBM subsidi yang kami gunakan," beber Jussabella.

Sedangkan Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), I Ketut Marjana, mengusulkan PSO sekitar Rp808,14 miliar. "Dana PSO akan digunakan untuk menyediakan dan mempertahankan kapasitas serta operasional Layanan Pos Universal (LPU) di daerah secara ekonomis tidak layak bisnis," tuturnya.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Perum LKBN ANTARA, Achmad Muchlis Yusuf, mengharapkan dana PSO untuk tahun anggaran 2012 sekitar Rp84,79 miliar.

"Pada pelaksanaan PSO 2012, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik bersama Perum LKBN ANTARA merencanakan status kepemilikan yang memiliki nilai tambah yang diharapkan akan berdampak lebih baik bagi masyarakat," katanya menandaskan. [mad]