Senin, 16 Desember 2019 | 12:51 WIB
Dana PSO tersebut meliputi, PT PELNI Rp897,63 miliar, PT Kereta Api Rp770,10 miliar, PT Pos Indonesia Rp272,46 miliar, serta Perum LKBN ANTARA Rp84,79 miliar.
DPR Dorong BUMN yang Minim Tambah Dana PSO
Rabu, 26 Oktober 2011 | 22:44 WIB
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima -
Skalanews - Kabar gembira bagi BUMN yang menerima dana 'public service obligation' (PSO) rendah dari kebutuhannya riilnya. Sebab, Komisi VI DPR RI merekomendasikan agar BUMN tersebut mengusulkan penambahan dana melalui mekanisme APBN Perubahan pada tahun anggaran 2012.

Demikian salah satu butir kesimpulan pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan empat BUMN penerima dana PSO di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (26/10). Dalam RDP tersebut dihadiri empat direksi BUMN penerima dana PSO. Mereka adalah PT PELNI (persero), PT Kereta Api (persero), PT Pos Indonesia (persero), dan Perum LKBN ANTARA.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima mengakui pihaknya sengaja tidak melibatkan Kementerian BUMN terkait proses usulan dana PSO. Sebab, pembahasan tersebut dilakukan pihaknya bersama dengan pemerintah.

Ditegaskan dia, persetujuan dana PSO tahun anggaran 2012 sebesar Rp2 triliun untuk empat BUMN merupakan kesepakatan dengan pemerintah.

Dana PSO tersebut meliputi, PT PELNI Rp897,63 miliar, PT Kereta Api Rp770,10 miliar, PT Pos Indonesia Rp272,46 miliar, serta Perum LKBN ANTARA Rp84,79 miliar.

"Realisasi pemberian dana PSO itu, masih ada yang dibawah kebutuhan riil BUMN, sehingga belum bisa beroperasi maksimal memberikan pelayanan kepada publik," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Kendati demikian, menurut Bima, waktunya sudah terlamnat. Mengingat besaran anggarannya sudah disetujui antara Badan Anggaran DPR RI dan Pemerintah. "RAPBN 2012 juga sudah harus disahkan pada rapat paripurna, Jumat (27/10), sehingga mau tidak mau Komisi VI harus menyetujui anggaran PSO," tandasnya. [mad]