Selasa, 20 November 2018 | 07:30 WIB
Pemerintah Terus Berupaya ISPO Diakui Asing
Kamis, 20 Maret 2014 | 12:14 WIB
Ilustrasi - [ist]

Skalanews -Sertifikasi sawit Indonesia (Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO) terus diupayakan pemerintah, agar bisa diterima dan diakui negara asing khususnya pembeli utama. Sehingga daya saing produk CPO dan produk turunannya lebih kuat.

Hal itu diungkapkan Staf Ahli Menteri Pertanian bidang Lingkungan, Mukti Sardjono di Medan, Rabu (19/3), disela-sela acara International Palm Oil Exhibition (INPALME) 2014 yang digelar Founder International Network Group mulai 19-21 Maret.

"Sertifikat ISPO yang sudah menjadi kewajiban, diharapkan diakui negara asing. Sehingga semakin menambah daya saing produk Indonesia," kata Mukti.

Dalam ajang INPALME sendiri, perusahaan dari sejumlah negara memamerkan teknologi terkini dalam perkebunan dan industri pengolahan kelapa sawit

Agar ISPO dikenal dan diakui di luar negeri, selain menjaga lingkungan sesuai ketentuan ISPO itu, pemerintah juga telah mensosialisasikan sertifikasi tersebut ke berbagai negara. Khususnya pembeli utama Indonesia, yakni China, India dan Eropa, yang gencar memprotes CPO Indonesia.

Tahun ini, rencananya sosialisasi juga akan dilakukan di Amerika Serikat.

"Daya saing CPO dan produk turunannya asal Indonesia harus ditingkatkan terus. Karena selain potensi pasarnya masih cukup besar, juga karena persaingan semakin ketat,"katanya.

Beberapa negara produsen bahkan termasuk Afrika Selatan, mulai mengembangkan industri sawit secara besar-besaran.

Ia menjelaskan, ada beberapa parameter ketentuan ISPO. Mulai meliputi perizinan, manajemen perkebunan, penerapan pedoman teknik budidaya dan pengelolaan kelapa sawit, pengelolaan dan pemantauan lingkungan, tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan usaha secara berkelanjutan.

Kewajiban memiliki ISPO itu disertai pertimbangan pengembangan perkebunan kelapa sawit, di tengah semakin harus terjaganya lingkungan.

Dengan adanya ISPO, diharapkan kampanye hitam CPO Indonesia yang masih saja terus berlangsung bisa semakin ditekan.

Ketua Umum Asosiasi Planter Indonesia (API), Mochammad Syaphon mengungkapkan, dari 1.500 perusahaan sawit yang beroperasi di Indonesia, baru sekitar 41 perusahaan yang mengantongi ISPO. (Ant/DS)