Sabtu, 24 Agustus 2019 | 02:51 WIB
Pemerintah terus melakukan pendekatan karena takut mencedrai kontrak yang sudah ada.
Perusahaan Asing Ogah Renegosiasi Kontrak Karya
Jumat, 15 Juli 2011 | 12:28 WIB
Masih banyak perusahaan asing yang enggan bernegosiasi ulang. -
Jakarta – Saat ini, ada 6000 izin pertambangan yang dikuasi oleh perusahaan asing di Indonesia. Namun, 30 % diantaranya sampai saat ini terkesan enggan melakukan renegosiasi kontrak karya pertambangan.

"Saya dapat laporan, sampai saat ini sekitar 70% yang sudah oke, tentu ada yang tidak mau renegosiasi," kata Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, Jumat (15/7).

Untuk itu, pemerintah akan terus berupaya melakukan pendekatan agar perusahaan asing tersebut mau bernegosiasi ulang. Hatta menegaskan, yang namanya renegosiasi itu haruslah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak (pemerintah dan perusahaan asing-red).

“Pemerintah tidak bisa mengambil tindakan sepihak, karena sudah ada kontrak karya. Saya berharap perusahaan asing itu memiliki spirit yang sama untuk bernegosiasi ulang,” ucap hatta. “Kita tidak ingin menceradi kontrak yang sudah ada, kita hanya ingin ada suatu keadilan,” ungkapnya.

Sampai dengan saa ini, tim renegosiasi yang dipimpin oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih bekerja. Tim ini meliliki tugas pokok yang pertama yaitu menertibkan tumpang  tindih perijinan. 

Sepengetahuan Hatta, ada 6000 izin pertambangan yang seperti itu dan ini harus melibatkan pemerintahdaerah untuk menertibkannya.

Kedua, menyesuaikan kontrak pertambangan dengan undang-undang tentang mineral dan batubara yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara . "Undang-undang itu harus diterapkan," ujarnya.

Ketiga, soal pengelolaan bahan tambang. Pada tahun 2014, pemerintah melarang ekspor bahan mentah mineral ke luar negeri. "Sehingga harus ada roadmap-nya," jelasnya..

Yang tak kalah penting dari renegosiasi itu adalah mengenai royalti. "Dengan semangatnya tetap menghormati kontrak-kontrak itu, tapi bukan berarti tidak bisa melakukan renegosiasi dengan spirit win-win, keadilan, dan kebersamaan," tegasnya.(pay)