Rabu, 17 Oktober 2018 | 01:34 WIB
"Sebaiknya peran Bulog diperluas lagi seperti sebelum tahun 1998 lalu. Bulog tidak hanya menangani beras, tapi juga komoditas pangan lainnya termasuk daging."
Kikis Mafia, Pemerintah Diminta Perluas Peran Bulog
Kamis, 4 Agustus 2011 | 07:53 WIB
-
MALANG - Terkait pengaturan tata niaga pangan, pemerintah disaranka untuk memperluas peran Bulog. Pendapat itu disampaikan pakar ekonomi Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, Prof Dr Ahmad Erani Yustika.

"Sebaiknya peran Bulog diperluas lagi seperti sebelum tahun 1998 lalu. Bulog tidak hanya menangani beras, tapi juga komoditas pangan lainnya termasuk daging," kata Erani yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi UB tersebut, di Malang, Kamis (4/8).

Peran Bulog, terutama pascareformasi, lanjut dia, dipotong habis. Belum lagi, pengadaan berbagai komoditas pokok (sembako) lebih banyak diserahkan kepada pihak ketiga, yang akibatnya hanya dikuasai segelintir pengusaha.

Karena itu, menurut Ahmad, tidak heran jika kemudian struktur distribusi komoditas pangan di Indonesia cenderung oligopoli. Dalam pengertian, hanya dikendalikan segelintir 'mafia' dan pelaku usaha.

Sehingga dampaknya, tutur dia, membuat mekanisme pasar tidak berfungsi (berjalan) dengan
baik. Jika nanti peran Bulog jadi diperluas, bukan berarti tanpa pengawasan. Justru sebaliknya pengawasan ekstra ketatpun harus dilakukan.

Beberapa pihak yang dinilai dapat mengawasi Bulog adalah DPR maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Peran Bulog sendiri juga harus akuntabel," katanya. [mad]