Kamis, 19 September 2019 | 17:44 WIB
Setiap harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual kepada masyarakat saat ini sudah termasuk PBBKB sebesar 5%.
Daerah Diimbau, Pajak Bahan Bakar Tidak Melebihi 5 persen
Selasa, 13 September 2011 | 16:39 WIB
-
Jakarta - Pemerintah memberi ruang sebesar 10% terhadap Penetapan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Hal itu dilakukan dengan pertimbangan biaya distribusi yang berbeda-beda ke setiap daerah. Namun demikian, pemerintah mengimbau penambahan PPKB tersebut tidak melebihi 5%, agar tidak membebankan masyarakat pengguna kendaraan bermotor.

Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Kementerian Keuangan Marwanto Harjowiryono mengatakan, setiap harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dijual kepada masyarakat saat ini sudah termasuk PBBKB sebesar 5%.

"Dalam Undang-undang 28, PBBKB jadi pajak atas kendaraan bermotor, daerah bisa tentukan rate antara 0 hingga 10 persen. Dalam aturan yang sekarang ada, dalam harga BBM sudah termasuk PBBKB sebesar 5 persen," ujar Marwanto, di Jakarta, Selasa (13/9).

Dia menjelaskan, pada awal tahun depan pemerintah daerah bebas menentukan besaran PBBKB, dengan batas maksimal 10%. Oleh sebab itu, harga BBM di setiap daerah berbeda-beda, tergantung berapa persen daerah tersebut menetapkan PBBKB-nya.

"Daerah bisa tentukan setelah akhir tahun ini, menentukan rate dengan keseimbangan itu tadi. Kalau tetapkan rate di atas itu, harga BBM di daerah, berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain, tapi sangat tergantung. Harga BBM itu kan ada pajak di dalamnya, PBBKB pajak itu kan 5 persen, kalau ditetapkan di atas 5 persen ada kemungkinan harga BBM bisa lebih mahal," jelasnya.

Menurut Marwanto, penetapan PBBKB tersebut di setiap daerah harus dilakukan karena pemerintah pusat tidak memiliki ruang dalam anggaran untuk menanggung biaya tersebut. "Tidak mungkin ditanggung pemerintah pusat, harus digeser ke konsumen. sama seperti Pertamax harga turun naik, harga keekonomian," tegasnya.(wah)