Senin, 9 Desember 2019 | 20:21 WIB
Petani terus dibayangi oleh rasa takut gagal panen. Sementara pemerintah terus sibuk melakukan impor yang justru membuat petani makin terpuruk.
Importasi, Rapor Merah Kebijakan Pangan Nasional
Jumat, 21 Oktober 2011 | 13:48 WIB
-
Skalanews - Dua tahun masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2009–2014, permasalahan pangan mengalami keterpurukan luar biasa. Ketergantungan terhadap produk pangan impor teramat mengkhawatirkan dan perkembangan infrastruktur pertanian juga tak kunjung membaik.

"Dua tahun pemerintahan SBY berjalan, persoalan pangan sangat dipinggirkan, importasi pangan yang dilakukan pemerintah saat ini sudah sangat membahayakan.  Amerika Serikat saja yang nyata-nyata menerapkan ekonomi liberal, tetap memberikan proteksi maksimum bagi petaninya," ujar anggota Komisi IV DPR Rofi Munawar, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (21/10).

Dia menjelaskan, di Amerika, jaminan dari pemerintah adalah salah satu kenikmatan yang didapat para petani di sana. Selain jaminan gagal panen, para petani AS juga mendapat bantuan pengetahuan dan teknologi dari berbagai pihak, terutama universitas. Mereka bisa dengan mudah mendapat informasi bibit unggul terbaru, kondisi cuaca harian, bahkan harga berbagai jenis panenan. Itu artinya para petani diharapkan akrab dengan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Namun kejadian sebaliknya terjadi di Indonesia, di mana importasi menghiasi kebijakan pangan nasional. Impor komoditas pangan Indonesia tahun ini mendekati angka Rp60 triliun. Sebab, dalam periode Januari-Juni 2011 saja, nilai impor pangan sudah mencapai Rp36,2 triliun. Yang mengkhawatirkan, importasi dilakukan hampir di seluruh komoditas pangan.

"Di saat petani berkerja keras menghasilkan produk pangan yang baik dengan mengharapkan harga yang layak saat panen, pupus seketika saat pemerintah justru mempersilakan rombongan impor masuk tanpa proteksi sedikit pun," kata Rofi.

Menurutnya, kebijakan impor kentang yang membanjiri pasar domestik, hingga Juni telah masuk 50 ribu ton kentang impor asal Cina dan India yang kini beredar luas di masyarakat telah membuat petani lokal merugi karena harga kentang domestik anjlok lebih dari 50 persen. Hal ini diperburuk dengan importasi beras oleh Badan Urusan Logistik yang dilakukan sepanjang tahun, sampai dengan awal Oktober 2011tercatat mencapai 1,2 juta ton beras impor datang dari  Vietnam dan Thailand. Keseluruhan kasus tersebut tidak terjadi jika selama ini ada koordinasi yang matang di tingkat kementerian atau lembaga.
 
"Kebijakan pangan hendaknya selalu berpihak kepada rakyat, ketahanan pangan harus dibangun di atas pondasi kemandirian pangan bukannya importasi pangan. Kita sadar bahwa persoalan pangan tidak dapat diselesaikan secara parsial karena cukup kompleks, oleh karenanya perlu sebuah langkah bersama yang sinergis. Ini menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintahan SBY kedepan," tegas Rofi.[Wahyu Sabda Kuncahyo/Pay]