Sabtu, 24 Agustus 2019 | 03:14 WIB
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Dedy S Priatna mengatakan, perlu adanya aturan setingkat Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur besaran dana yang akan dikeluarkan pemerintah dan investor.
Pemerintah Tanggung 40 Persen Biaya Infrastruktur
Sabtu, 22 Oktober 2011 | 00:59 WIB
[foto-ist] -
Skalanews - Pemerintah akan menanggung 40 persen dari total biaya proyek infrastruktur. Namun, khusus untuk proyek penanganan sampah, pemerintah akan menanggung 60 persen, karena terkait dengan kebijakan pro-green.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Dedy S Priatna mengatakan, perlu adanya aturan setingkat Peraturan Presiden (Perpres) untuk mengatur besaran dana yang akan dikeluarkan pemerintah dan investor.

"Harus jelas berapa persen viability gap fund (VGF) yang harus dikeluarkan," kata Dedy, di kantornya, Jalan Taman Suropati, Jakarta, Jumat (21/10).

Menurutnya, selain besaran VGF, pemerintah pusat juga perlu melahirkan aturan tentang penempatan dana VGF. Apakah dana ini harus ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, seperti yang ada pada APBN 1999 atau ditempatkan di PIP (Pusat Investasi Pemerintah).

Dia menjelaskan, dana VGF ini juga dimungkinkan untuk ditanggung masing-masing kementerian yang selanjutnya akan dilokasikan Kementerian Keuangan. "Sudah ada proyek dengan dana 40 persen dari pemerintah ini yang sudah berjalan, seperti proyek Jalan Tol Solo-Kertosono," ujarnya.

Penerapan angka 40 persen dari anggaran pemerintah ini, mengadopsi langkah-langkah yang ditempuh pemerintah Korea Selatan dalam membangun infrastruktur. Saat ini Korsel sudah sampai pada pengeluaran dana hanya 25 persen, padahal sebelumnya mereka membantu pembangunan infrastruktur sebesar 75 persen.

Sementara itu, lanjut Dedy, khusus untuk proyek penanganan sampah, pemerintah akan mengeluarkan dana sebesar 60 persen dari total nilai proyek. Di sini pemerintah pusat hanya membantu sarana dasarnya saja, karena soal sampah ini tentunya sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah.

Sejauh ini, produk-produk perencanaan dari Bappenas lebih banyak dilakukan di Pulau Jawa dan Sumatera. Tetapi untuk di wilayah Kalimantan dan Sulawesi juga ada, seperti proyek lintasan kereta api. Meski arah dari proyek-proyek tersebut akan diswastakan semua. Untuk proyek jalur kereta api di Sulawesi sendiri, sudah ada investor asal Rusia yang tertarik berinvestasi.

"Proyek ini nantinya akan dikerjakan bersama-sama, pemerintah daerah Sulsel akan menanggung pengadaan tanah dan sebagian rel. Sedangkan, pemerintah pusat hanya menanggung pengadaan rel yang sebagian lagi," tegas Dedy.

Seperti diberitakan, Bappenas telah mengeluarkan dokumen Rencana Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta 2011, yang di dalamnya terdapat 79 proyek KPS dengan total nilai 53 miliar dolar Amerika. [Wahyu Sabda Kuncahyo/mad]