Kamis, 21 November 2019 | 06:15 WIB
Kedua pemohon pailit, Argo Capital BV mengklaim mempunyai tagihan US$ 90 juta sedangkan Argo Global Holdings BV mempunyai tagihan US$ 7,5 juta yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
Hari ini, Sidang Perdana Pailit TPPI Digelar
Rabu, 24 Agustus 2011 | 07:25 WIB
Pabrik PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama yang terletak di Tuban, Jawa Timur [foto-tppi] -
Jakarta – Rencana restrukturisasi utang PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) kepada PT Pertamina (Persero) dan BP Migas kian kisruh dan terancam batal. Pasalnya, perusahaan petrokimia dan refinery terbesar se-Asia Tenggara yang ada di Tuban, Jawa Timur ini ternyata telah digugat pailit oleh dua krediturnya yang didaftarkan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 12 Agustus 2011 lalu.

Atas permohonan pailit yang diajukan Argo Capital BV dan Argo Global Holdings BV ini sidang perdananya akan digelar pada Rabu (24/8) dengan dipimpin oleh Majelis Hakim, Tjokorda Rae Suamba dengan hakim anggota, Agus dan Herdi Agusten.

Dalam pemohonan pailitnya, kedua perusahaan yang berkedudukan hukum di Negara Belanda ini menilai termohon (TPPI) memiliki tagihan (piutang) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Pihak pemohon,  Argo Capital mengklaim mempunyai tagihan sebesar US$ 90 juta atau setara Rp 765 miliar (kurs US$1=Rp8.500) pada 2005 sedangkan  Argo Global Holdings mengaku mempunyai tagihan sebesar US$ 7,5 juta atau setara Rp63,75 miliar.

Menurut Kuasa Hukum kedua perusahaan (pemohon), Stefanus Haryanto menjelaskan gugatan pailit ini diajukan ketika TPPI berniat akan melakukan restrukturisasi utang kepada kreditur lain. Namun, diakuinya kedua kliennya ini tidak diikutsertakan dalam rencana restrukturisasi tersebut. "Padahal, jumlah tagihan para pemohon pailit relatif cukup besar," ujar Stefanus dari kantor hukum Adnan Kelana Haryanto&Hermanto

Pemohon mengklaim telah melakukan penagihan dan melayangkan somasi kepada TPPI namun sampai dengan diajukannya permohonan pailit ini termohon belum juga melunasi utangnya.

Selain itu gugatan pailit ini pun untuk memastikan agar proses pembayaran utangnya kepada sejulah kreditur bisa lebih transparan. Bahkan melalui proses hukum ini pun, jika TPPI berniat hendak mengajukan restrukturisasi utang-utangnya maka bisa dilakukan lewat proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Seperti diketahui, kondisi TPPI saat ini sedang kesulitan finansial. Karena, TPPI baru saja melakukan menunda pembayaran utang beberapa kali kepada Pertamina dan BP Migas dari rencana awal pada 15 Agustus 2011 lalu minta diundur lagi jadi 26 Agustus 2011.

Sebelumnya juga, salah satu kreditur TPPI, JGC Corporation asal Jepang, dalam suratnya tertanggal 22 Juli 2011 kepada Menkeu, Agus Martowardoyo mengajukan protes karena pihaknya tidak dilibatkan dalam proses restrukturisasi. Pasalnya, utang TPPI ke JGC tercatat US$189 juta belum termasuk bunga.

Pada, Sabtu (13/8/2011) pekan lalu, ada pertemuan rapat antara semua pihak yang berkepentingan dengan TPPI, termasuk juga Kementerian Keuangan. Rapat tersebut dilakukan untuk menyepakati perjanjian berbentuk MRA (Master of Restructuring Agreement) soal penyelesaian utang tersebut. Namun rapat  itu ternyata tidak menyelesaikan masalah.

Karena MRA ini belum disetujui, maka Deutsche Bank yang akan memberikan kucuran pinjaman senilai US$1 miliar kepada TPPI guna menyelesaikan kewajibannya kepada kreditur. (bus)