Sabtu, 25 Januari 2020 | 05:22 WIB
Penyidik Mabes Polri tengah melakukan proses penyelidikan terkait kasus dugaan pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi
Mabes Polri Yakini Ada Laporan MK
Sabtu, 28 Mei 2011 | 11:22 WIB
Kabid Penum Polri, Kombes Pol. Boy Rafli Amar foto.istw -
Jakarta – Mabes Polri membenarkan adanya laporan ke Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri terkait dugaan kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, laporan yang disampaikan MK sejak Februari 2010 itu kini masih dalam proses penyelidikan.    

Demikian yang ditegaskan, Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabid Penum), Polri Kombes Pol. Boy Rafli Amar di Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta, Jumat (27/4) bahwa kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan. "Memang kasus itu sedang dalam proses penyelidikan," ujarnya

Diakuinya, kalau laporan tersebut dalam bentuk surat yang bersifat pemberitahuan yang disampaikan oleh salah satu panitera MK ke Bareskrim Mabes Polri pada Februari 2010 lalu. Surat tersebut berisi mengenai adanya dugaan pemalsuan surat MK.

“Jadi di sini artinya, pihak penyidik Bareskrim akan menindaklanjuti dengan proses penyelidikan. Hasil penyidikannya nanti kita tunggu saja," jelasnya.

Dalam surat pemberitahuan tersebut, diakuinya tidak disebutkan siapa pihak yang dilaporkan. Namun kasus tersebut, pihak kepolisian akan tetap melakukan penyelidiki terhadap isi surat tersebut. “Kita harus cari tahu. Pokoknya Kalau ada suatu masalah, akan kita diselidiki, dicari tahu, dan terkait apa saja,"ungkapnya.

Sementara, Boy membantah jika dalam surat yang dilaporkan itu menyebutkan salah satu petinggi Partai Demokrat yang dilaporkan tersebut. "Tidak ada itu. Saya sudah baca suratnya serta tidak ada yang dilaporkan, apalagi ada inisialnya," ujarnya  

Ketika ditegaskan wartawan lebih lanjut, kenapa laporan dari MK tersebut tidak ditindaklanjuti. "Penyelidikan itu memang relatif ya..Bisa lama, bisa cepat prosesnya," kilah yakin

Sebelumnya, Ketua MK, Mahfud MD pernah mengatakan bahwa pihaknya sempat melaporkan salah satu pengurus Partai Demokrat ke Bareskrim. Ia tidak menyebut siapa elit Demokrat yang dilaporkan itu. Namun hingga kini nasib kasus dugaan pemalsuan surat MK tersebut tidak jelas. (bus)