Sabtu, 25 Januari 2020 | 05:36 WIB
Diduga melakukan pemalsuan tanda-tangan ketua MK pada tahun 2009 yang lalu.
Andi Nurpati Siap Diperiksa Polisi
Minggu, 29 Mei 2011 | 09:43 WIB
Andi Nurpati katakan kasus itu sudah kadaluarsa -
Jakarta – Atas laporan pemalsuan surat Mahkamah konstitusi, Andi Nurpati dilaporkan ke polisi pada Februari 2010. Namun perkara tersebut menguap begitu saja. Dan kini saat gunjang-ganjing demokrat, kasus itu mencuat kembali.

Atas dugugaan tindak pidana tersebut, mantan anggota KPU yang kita menjabat sebagai Ketua Divisi Komunikasi Partai Demokrat ini mengaku siap dipanggil oleh pihak kepolisian terkait perkara tersebut. Dia menegaskan, kasus itu sebenarnya sudah kadaluarsa.

"Seluruh pidana pemilu, kan sudah selesai semua, dengan batas waktunya (habis)," kata Nurpati dikantor DPP Partai Demokrat, Jalan Kramat Raya, Sabtu (28/5)

Untuk itu, ia sepenuhnya menyerahkan perkara tersebut pada proses hukum. "Jadi nanti kita lihatlah bagaimana kinerja kepolisian. Tapi yang saya pahami, berdasarkan UU Pemilu, itu sudah enggak lagi, sudah kadaluarsa," ungkapnya.

Namun saat ditanya, apakah memang ada unsur kesengajaan diungkapkannya kasus ini hanya untuk menjatuhkan Partai Demokrat ?  “Mungkin saja itu motivasinya” jelasnya.

Sementara itu, Mahfud MD yang sedang berada di Yogyakarta pada hari sabtu (28/5) kembali mendesak kepolisian untuk mengusut perkara itu. "Misalnya, MK memberi informasi, segera panggil dong. Kalau ada pidana begini, wajib. Walaupun hanya mendengar atau membaca di koran saja, polisi wajib memanggil dan mencari," kata Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia itu.

Sekedar mengingatkatkan sebelumnya Mahfud MD menjelasakan Andi Nurpati dilaporkan ke polisi oleh Mahkamah Konstitusi. Dugaan pidana itu dilakukan Andi Nurpati terkait putusan sengketa Pemilu yang dikeluarkan MK pada 2009 lalu. Nurpati diduga memalsukan putusan MK terkait gagalnya Dewi Yasin Limpo menduduki kursi DPR dari Partai Hanura dengan daerah pemilihan Sulawesi Selatan.

Berdasarkan penuturan Ketua MK Mahfud MD, kasus bermula dari munculnya surat MK palsu tanggal 14/8/2009 yang digunakan oleh KPU untuk tentukan kemenangan Dewi Limpo. Kemudian MK membuat surat yang benar & asli tanggal 17-8-2009, surat asli itu diterima oleh Andi Nurpati.

"Tapi saat ambil keputusan akhir KPU tetap gunakan surat palsu karena Andi Nurpati tak menyampaikan surat asli MK itu," jelas Mahfud. Menurut Mahfud, MK telah menegaskan kalau surat yang dipakai KPU salah. Namun ternyata KPU tetap menggunakan surat MK palsu sebagai bahan rujukan. (pay)