Sabtu, 18 Januari 2020 | 07:10 WIB
Kasus pidana terkait pemalsuan surat dan penggelapan dokumen negara yang dilaporkan Mahkamah Konstitusi setahun lalu, baru sekarang diproses oleh polisi.
MK Siap Bantu Penyidik Ungkap Kasus Andi Nurpati
Senin, 30 Mei 2011 | 18:41 WIB
foto.istw -
Jakarta - Laporan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kasus pemalsuan dan penggelapan dokumen negara yang diduga dilakukan oleh pengurus DPP Partai Demokrat, Andy Nurpati bersama oknum pegawai MK ke Bareskrim Polri sejak 12 Februari 2010 lalu mulai terungkap.

Seperti yang dijelaskan Ketua MK, M. Mahfud MD kepada skalanews yang ditemui di ruangan kerjanya Gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta pada Senin (30/5) bahwa laporan MK ke Bareskrim Polri  itu terkait dugaan kasus pemalsuan surat dan penggelapan dokumen negara.

“Laporannya itu terkait pemalsuan surat dan penggelapan dokumen negara yang diduga melibatkan oknum anggota KPU dan pegawai saya.” tegasnya.  

Padahal, tambahnya pihak MK telah membentuk tim investigasi yang diketuai Prof DR Abdul Mukhti Fadjar – Wakil Ketua MK serta memiliki bukti-bukti lengkap terkait soal tersebut. Hal itu membuat dirinya mempertanyakan perkembangan proses penyelidikannya ke polisi.

Karena diakuinya, yang penting MK sudah melaporkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum. “MK punya kewajiban hukum untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana itu. Dan, Polri punya kewajiban hukum untuk menyelidikinya. Saya hanya mengatakan bahwa MK sudah memberikan informasi adanya perbuatan tindak pidana," katanya

Jadi kasus ini bermula dari surat KPU pada tanggal 14 Agustus 2009 yang meminta penetapan dari MK soal siapa yang berhak atas kursi DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan. Apakah dari Partai Hanura – Dewi Yasin Limpo atau dari Partai Gerindra – Mestariyani Habie.

Selanjutnya, MK mengirimkan surat jawaban pada tanggal 17 Agustus 2009 dengan jawaban MK bahwa yang berhak dari Partai Gerindra.

Namun sebelum surat jawaban resmi MK dikirimkan, ternyata KPU telah menerima surat dulu dari MK yang menyebutkan bahwa Dewi Yasin Limpo dari Partai Hanura yang berhak menjadi anggota DPR dari Dapil Sulsel.  Surat putusan MK yang diterima ke KPU itu dikirimkan dari mesin faksimile tertanggal 14 Agustus 2009.

Sedangkan surat putusan MK yang aslinya, diambil sendiri oleh mantan anggota KPU, Andi Nurpati. Bahkan surat putusan MK asli  itu tidak pernah disampaikan Andi Nurpati dalam rapat KPU yang digelar pada 17 Agustus 2009.  

Akibatnya hasil rapat KPU memutuskan Dewi Yasin Limpo dari Partai Hanura berdasarkan surat putusan MK palsu yang dikirimkan ke KPU melalui fax. Padahal seharusnya, sesuai surat putusan MK yang asli menetapkan Mestariyani Habie dari Partai Gerindra. Dan belakangan terungkap bahwa surat putusan MK yang dikirimkan ke KPU ternyata palsu.  

Namun berdasarkan investigasi MK, surat putusan MK palsu dibuat oleh seorang pegawai MK bersama Andi Nurpati di sebuah Aparteman, di kawasan Kemayoran. Tapi pegawai MK itu kini sudah mengundurkan diri, sebelum MK memutuskan untuk memecatnya. Inilah yang menjadi alasan bagi MK untuk melaporkan Andi Nurpati ke polisi.

Sementara, menurut Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Anton Bachrul Alam kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta pada Senin (30/5) mengatakan bahwa kasus tersebut saat ini masih dipelajari oleh tim penyidik.

Anton membantah lambatnya proses penyelidikan kasus ini gara-gara ada tekanan dari pihak tertentu. "Tidak ada. Tim saat ini sedang bekerja. Kita tunggu saja," tegas yakin. (bus)