Selasa, 25 Juni 2019 | 04:39 WIB
Mantan staf kepaniteraan MK itu ditahan tim penyidik Bareskrim Polri terkait kasus pemalsuan surat putusan dalam sengketa Pemilu 2009 di Wilayah Sulawesi Selatan I.
Setelah Diperiksa, Masyhuri Hasan Langsung Ditahan
Sabtu, 2 Juli 2011 | 02:59 WIB
foto.mahkamah konstitusi -
Jakarta – Akhirnya, Tim penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri resmi menahan Masyhuri Hasan, mantan staf kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kasus pemalsuan surat putusan terkait sengketa Pemilu 2009 di Wilayah Sulawesi Selatan I.

Penahanan yang berlaku untuk 20 hari ke depan ini ditetapkan setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Masyhuri Hasan yang dicokok di Bandung pada Kamis kemarin.

Demikian dikatakan Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabid Penum) Mabes Polri, Komisaris Besar (Kombes) Pol. Boy Rafli Amar di Jakarta pada Jumat (1/7) bahwa tim penyidik telah menahan kepada yang bersangkutan mulai hari ini dan penahanannya dititipkan di rumah tahanan (Rutan) Bareskrim Polri.

“Kami menahan dia mulai hari ini. Yang bersangkutan ditahan terkait dugaan adanya surat palsu Mahkamah Konstitusi,” ujarnya

Boy menambahkan setelah ditemukan alat bukti yang cukup, tim penyidik langsung menangkap tersangka, Masyhuri Hasan ini di Bandung, Jawa Barat pada Kamis (30/6) dini hari dan langsung menjalani proses pemeriksaan. Atas perbuatannya itu Masyhuri Hasan akan dijerat Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen.      

Dalam penyidikan kasus tersebut, selain melakukan pemeriksaan terhadap Masyhuri Hasan, tim penyidik pun memeriksa saksi, yakni mantan hakim MK, Arsyad Sanusi, beserta putrinya, Neshawati Zulkarnain.

Keduanya itu sempat disebut-disebut oleh Sekretaris Jenderal MK, Janedri M Gaffar. Diakuinya beberapa waktu lalu, sempat mengatakan surat putusan palsu itu dibuat di rumah dinas Asyad Sanusi di bilangan Kemayoran, Jakarta Pusat yang juga dihadiri Caleg Partai Hanura, Dewi Yasin Limpo.

Jadi kasus dugaan pemalsuan surat putusan yang dilaporkannya Ketua MK, Mahfud MD ke Bareskrim Polri sejak 12 Februari 2010 ini tim penyidik baru menetapkan satu tersangka.

Sebelumnya, mantan staf kepaniteraan (juru panggil) MK ini mengundurkan diri dari tempat kerjanya setelah tim investigasi MK yang dipimpin Abdul Mukthie Fadjar menemukan indikasi keterlibatan dalam kasus tersebut. Staf kepaniteraan MK itu diduga ikut terlibat memfasilitasi pembuatan surat – yang diduga palsu itu  bersama mantan Ketua Panitera MK, Zainal Arifin Husein.

Dugaan pemalsuan surat mencuat setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan kursi di DPR untuk Caleg dari Partai Hanura – Dewi Yasin Limpo. Padahal berdasarkan perhitungan kursi yang sempat disengketakan di MK itu mestinya diserahkan kepada Caleg Partai Gerindra - Misriani. Oleh sebab itu dari hasil investigasi tim internal MK menyimpulkan adanya konspirasi sejumlah pegawai MK yang berkomplot dengan pejabat KPU. (bus)