Senin, 23 September 2019 | 12:44 WIB
Dihadapan penyidik dia mengatakan tak pernah ada surat panitera MK tertanggal 14 Agustus 2011. Jika ada, surat itu palsu.
Zainal Kecewa, Rasionalitas Penyidik Dipertanyakan
Selasa, 23 Agustus 2011 | 17:11 WIB
Mantan pnitera MK, Zaenal Arifin Hoesin -
Jakarta - Mantan panitera Mahkamah Konstitusi, Zaenal Arifin Hoesein hari ini kembali melajani pemeriksaan selama enam jam dalam kasus dugaan pemalsuan tanda tangan dan surat palsu MK.  Dalam pemeriksaan itu, Zaenal menegaskan kepada penyidik, bahwa tak pernah ada surat panitera MK tertanggal 14 Agustus 2011. Kalau ada, maka surat itu bisa palsu.

"Jadi apa yang disampaikan oleh Bareskrim bahwa beliau memalsu itu tidak benar sama sekali," ungkap pengacara Zaenal, Ahmad Rifai di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (23/8).

Rifai justru mempertanyakan rasionalitas hukum yang dibangun penyidik untuk menetapkan Zaenal sebagai tersangka. Karena dalam kasus ini, Zaenal padalah pelapor dan justru malah dirinya yang dijakdikan tersangka. "Logika hukumnya dijungkirbalikkan. Ini kan tidak betul," ucapnya.

Untuk itu, dia mengaskan kalau ada upaya kriminalisasi terhadap kliennya itu. Karena itu sangat aneh bagi Rifai. Kliennya melaporkan kasus pemalsuan ini justru dijerat dengan Pasal 263 dan 55 KUHP. Seolah-olah surat MK tertanggal 14 Agustus 2009 itu yang memalsukannya justru adalah kliennya.

Masih dalam penydidikan itu, Rifai menjelaskan, Zaenal menyatakan dirinya tidak pernah menandatangani surat MK tertanggal 14 Agustus 2009. Dia mengaku, bahw adirinya hanyalah menjadi korban pemalsuan dan penggunaan tanda tangan tidak sah atas namanya. "Itu sudah kita sampaikan pada 11 September 2009, setelah kita tahu karena ada pengaduan dari Gerindra," katanya.

Namun, ketika ditanya lebih jauh mengenai sebenarnya siapa aktor di balik pemalsuan itu, Zaenal enggan bicara. Dia hanya mengulang kembali kronologi munculnya surat yang berawal dari Surat KPU bernomor 1351 tertanggal 14 Agustus 2009 perihal minta penjelasan amar putusan MK atas sengketa hasil pemilu Dapil Sulawesi Selatan I.

"Surat dalam bentuk fax dari Ketua KPU dengan alamat pengirim Andi Nurpati," kata Zaenal.

Selain itu, Zaenal juga dicecar pertanyaan seputar hubungannya dengan orang-orang yang sering disebut-sebut dalam kasus ini. Orang-orang itu adalah Andi Nurpati, Arsyad Sanusi, dan Dewi Yasin Limpo. (pay)