Senin, 23 September 2019 | 12:09 WIB
Rifai, dengan penetapan Zainal sebagain tersangka sebetulnya membuat rasionalitas hukum menjadi sangat kabur.
Jangan Karena Kekuasaan, Zaenal Dikorbankan
Kamis, 25 Agustus 2011 | 15:39 WIB
Tersangka pemalsuan surat MK, Zenal Arifin Hoesin -
Jakarta - Ahmad Rifai penasihat hukum Zainal Arifin Husein mendesak polisi untuk mengungkap motif intelektual dari pemalsuan surat putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, menurutnya, di situlah seharusnya polisi menetapkan seseorang menjadi tersangka.
 
"Jangan Pak Zainal yang dikorbankan, karena dia tidak tahu apa-apa. Pak Zainal ini korban yang tanda tangannya dipalsukan," kata Rifai saat berbincang dengan wartawan di Gedung MK, Jakarta, Rabu (24/8).

Menurut Rifai, dengan penetapan Zainal sebagian tersangka sebetulnya membuat rasionalitas hukum menjadi sangat kabur. Rasionya menjadi rusak tatanannya. Sebab, Zainal sama sekali tidak tahu terkait dengan pemalsuan surat itu.

"Memang Pak Zainal yang mengonsep surat itu. Tapi itu kan memang tugas beliau sebagai panitera. Kok tugas utama beliau dipermasalahkan. Intinya Pak Zainal tidak membuat surat palsu yang keluar pada tanggal 14 Agustus 2009 lalu itu," jelas Rifai.

Karena itu, Rifai berharap, polisi tidak bertindak berdasarkan motif-motif politik yang dekat dengan kekuasaan. "Polisi seharusnya bekerja secara profesional. Polisilah yang harus menegakkan hukum, menegakkan nilai-nilai dan norma yang berdasarkan KUHAP dan KUHP," tegas Rifai.

Ungkapan Rifai itu seolah-olah memperlihatkan kalau polisi bertindak berdasarkan intervensi politik. Sehingga, lanjut Rifai, polisi harus lepas dari kekuasaan politik tersebut. "Tunjukkanlah kalau polisi sudah direformasi, jangan hanya slogan saja. Tunjukkan, hei, kami (polisi) memberantas hukum!" sindirnya.

Bersama dengan Mashuri Hasan mantan staf di MK, Zainal ditetapkan sebagai tersangka dalam pemalsuan surat di MK. Padahal, seperti yang sudah terbuka di DPR, Zainal sama sekali tidak tahu menahu adanya surat putusan yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tanggal 14 Agustus 2009 lalu.

Penetapan Zainal sebagai tersangka membuat sebagian kalangan merasa heran. Sebut saja Chaeruman Harahap, Ketua Komisi II yang sekaligus Ketua Paniti Kerja Mafia Pemilu DPR. Chaeruman heran karena di DPR jelas, melalui pernyataan Hasan, surat itu dibuat atas desakan beberapa orang seperti Andi Nurpati mantan komisioner KPU dan Dewi Yasin Limpo, politikus dari Partai Hanura.

Tidak hanya Chaeruman, Ketua MK, Mahfud MD juga ikut heran. Pasalnya, sejak dirinya melaporkan kasus itu ke polisi, nama Andi menjadi aktor utama yang dilaporkan Mahfud menjadi pemalsu dan menggelapkan surat putusan MK terkait sengketa pemilu di mana Dewi menjadi pemohonnya. [kgi]