Senin, 22 April 2019 | 21:27 WIB
Para tergugat belum menerima surat panggilan dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Eksekusi Terhadap Garuda Indonesia Tertunda
Selasa, 14 Juni 2011 | 15:48 WIB
suciwati istri mendiang Munir -
Jakarta - Eksekusi terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap PT Garuda Indonesia yang digugat perdata oleh istri mendiang Munir, Suciwati, Selasa (14/6), terpaksa ditunda, karena ketidakhadiran para tergugat.

Seperti diketahui, perkara kasasi dengan nomor 2586/K/Pdt/2008 Jo Nomor 277/PDT.G/2006/PN/Jkt. Pst ini dijatuhkan pada 28 Januari 2010 oleh majelis kasasi Mansur Kertayasa, Imam Harjadi dan ketua majelis kasasi Abbas Said.

Pada 2006, Suciwati menggugat manajemen PT Garuda, mantan Direktur Utama PT Garuda Indra Setiawan, Vice President Corporate Security Ramelgia Anwar, Flight Operator Support Officer Rohainil Aini, pilot Pollycarpus Budihari Priyanto, dan lima awak kabin penerbangan GA 974.

Garuda dinilai telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga yang menyebabkan Munir meninggal dalam perjalanan Jakarta-Belanda pada 4 September 2004 lalu. Dalam relaas putusan kasasi putusan sebanyak 2 lembar, Garuda harus membayar ganti rugi immateriil Rp3,45 miliar. Selain itu, Garuda juga harus membayar kerugian materiil Rp40 juta.

Kuasa Hukum PT Garuda Indonesia, Muhammad Assegaf mengatakan, pelaksanaan eksekusi belum dapat dilakukan karena baru sebatas anmaning atau (surat) peringatan pelaksanaan putusan.

"Garuda Indonesia belum menerima panggilan, karena surat panggilan ditujukan ke Jalan Medan Merdeka Selatan, padahal alamat Garuda sudah pindah ke Cengkareng," kata Assegaf, usai menghadiri rapat anmaning di PN Jakarta Pusat.

Assegaf menambahkan, semua tergugat berhalangan untuk hadir dalam anmaning ini.

"Matondang berhalangan karena sedang tugas melakukan penerbangan ke Jeddah (Arab Saudi)," kata Assegaf. Sedangkan PT Garuda Indonesia, lanjutnya, belum menerima surat panggilan.

Kubu Suciwati yang diwakili kuasa hukumnya Ratnaning Wulandari, menyesalkan adminstrasi PN Jakarta Pusat yang salah memberikan surat panggilan ke PT Garuda, sehingga rapat untuk membahas putusan MA hari ini tidak bisa dilakukan. "INi bentuk ketidakprofesionalan panitera administrasi," tukasnya.

Ketua PN Jakarta Pusat Syahrizal Sidik, rencananya akan melanjutkan sidang pelaksanaan eksekusi ini pada 5 Juli 2011 nanti. (zhank's/dom)