Jumat, 18 Oktober 2019 | 10:46 WIB
Financial Intelligence Service (FIS) berhasil memenangkan upaya kasasi, yang diajukan perusahaan Garnet Investment Ltd. tersebut ditolak di tingkat pengadilan Guernsey, distrik Inggris
Pemerintah Harus Kejar Dana Tommy di BNP Paribas
Jumat, 26 Agustus 2011 | 23:52 WIB
Hutomo Mandala Putra [foto-kapanlagi] -
Jakarta – Gugatan Hutomo Mandala Putra, alias Tommy Soeharto melalui perusahaan Garnet Investment Limited (GIL) untuk memperoleh kembali dananya sebesar 36 juta euro atau setara Rp443 miliar akhirnya kandas.

Setelah lembaga pemantau keuangan Inggris, Financial Intelligence Service (FIS) berhasil memenangkan upaya kasasi, yang diajukan perusahaan Garnet Investment Ltd. itu ditolak di tingkat pengadilan Guernsey, distrik Inggris. Akibat keputusan tersebut maka uang Tommy senilai 36 juta euro yang berada di Bank Nationale de Paribas (BNP Paribas) dibekukan

Keluarnya putusan yang diambil pada Senin 22 Agutus 2011 lalu di pengadilan banding Guernsey, Inggris, berarti pihak pemerintah Indonesia melalui Kejagung sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) berhak untuk mengejar aset berharga tersebut.

Namun, menurut JPN, Cahyaning kepada wartawan di Jakarta pada Rabu (24/8) mengatakan kalau pihak pemerintah belum menentukan sikap resmi atas putusan itu.

""Iya. Menurut informasi dari sana (Guernsey) permohonannya ditolak. Kami akan mengoordinasikannya terlebih dulu," tegasnya.

Keinginan JPN terlebih dahulu akan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait, salah satunya Kementerian Keuangan. Hingga saat ini JPN telah melaporkan putusan tersebut kepada Jaksa Agung.

Karena selama ini pemerintah telah mengejar sejumlah aset-aset Tommy yang berada di luar negeri. Untuk bisa menyita Asset Tommy tersebut, sebelumnya pemerintah harus membuktikan kalau Tommy bersalah kepada pengadilan Guernsey.

Soal apakah putusan perdata bisa, bisa dijadikan dasar untuk melakukan gugatan baru, Cahyaning tidak menjawabnya. Yang jelas menurutnya, JPN masih yakin pemerintah masih memiliki peluang untuk membawa pulang harta Tommy di luar negeri.

Seperti diketahui, awal mula perkara ini berawal dari gugatan Tommy Soeharto melalui perusahaan miliknya bernama Garnet Investment Limited (GIL) terhadap BNP Paribas di London, Inggris. Tommy melakukan gugatan karena BNP Paribas menolak untuk mencairkan uang milik Tommy sebesar 36 juta Euro yang disimpan di bank tersebut. Pihak PNB Paribas mencurigai uang Tommy tersebut merupakan hasil tindak pidana.

Di tengah gugatan ini berproses, pemerintah Indonesia lantas mengajukan gugatan intervensi. Hal ini karena Tommy masih beperkara di Indonesia dalam beberapa kasus, serta dicurigai uang yang disimpan di Guernsey sengaja dilarikan dari Indonesia.

Pada 22 Januari 2007, Pengadilan Guernsey menerima pemerintah Indonesia sebagai penggugat intervensi dalam gugatan ini, serta mengabulkan permohonan pembekuan dana atas uang Tommy tersebut. Atas putusan tersebut, pihak Garnet lalu mengajukan banding dan sidang pun berlanjut kembali.

Selanjutnya, pada 29 Agustus 2008, Pengadilan Guernsey menjatuhkan putusan yang memenangkan pihak pemerintah Indonesia. Pada amar putusannya berbunyi bahwa pembekuan dana milik GIL tetap berlaku sampai dengan 23 Mei 2009.

Atas putusan tersebut, GIL kembali mengajukan banding. Dan selanjutnya pada 9 Januari 2009, pihak Pengadilan Guernsey menerbitkan putusan banding yang mengabulkan permohonan banding Garnet dan membatalkan freezing order (permintaan pembekuan dana) tersebut.

Terhadap hal tersebut, pemerintah Indonesia lantas mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung Inggris pada Juni 2009. Sayangnya, pihak MA Inggris justru menguatkan putusan banding tersebut dan dengan demikian freezing order atas uang Tommy tersebut berakhir.

Tetapi, Tommy tidak lantas bisa mencairkan uangnya yang ada di BNP Paribas tersebut. Hal ini karena ada gugatan lain dari pihak FIS, atau semacam PPATK-nya Indonesia, yang mengajukan permohonan pembekuan juga.

Namun, uang Tommy Soeharto sebesar Rp 90 miliar atau 10 juta dollar AS yang juga dibekukan oleh BNP Paribas cabang London sudah ditransfer pada Februari 2005, melalui rekening Departemen Hukum dan Hak Asasi. (bus)