Selasa, 25 Juni 2019 | 08:38 WIB
Pemohon menilai UU tersebut tidak mencerminkan adanya penggunaan kekayaan alam yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat
MK Gelar Sidang Pengujian UU Perimbangan Keuangan
Rabu, 19 Oktober 2011 | 16:59 WIB
-
Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (19/10), menggelar sidang perdana pengujian Pasal 14 huruf e dan f Undang-undang (UU) Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pengajuan pengujian UU ini dimohonkan oleh Majelis Rakyat Kalimantan Bersatu (MRKTB) yang diwakili Sundy Ingan (kepala desa Sungai Bawang), Andu (petani dari Desa Badak Baru), Luther Kombong (anggota DPD), H Awang Ferdian Hidayat (anggota DPD), Muslihuddin Abdurrasyid (anggota DPD) dan Bambang Susilo (anggota DPD).

Dalam permohonannya yang dibacakan kuasa hukum Wakil Kamal, para pemohon merasa dirugikan dengan berlakuknya Pasal 14 huruf e dan f pada frasa yang mengatur pembagian keuangan 84,5 persen untuk pemerintah dan 15,5 persen untuk daerah serta frasa 69,5 persen untuk pemerintah dan 30,5 persen untuk daerah.

"Prosentase dana bagi hasil minyak bumi dan gas bumi yang diatur dalam UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah merugikan hak konstitusional para pemohon," kata Wakil Kamal.

Dia menegaskan bahwa prosentase penerimaan pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dengan imbangan 84,5 persen untuk pemerintah dan 15,5 persen untuk daerah dan prosentase penerimaan pertambangan gas bumi yang dihasilkan dengan imbangan 69,5 persen untuk pemerintah dan 30,5 persen untuk daerah telah berlaku tidak adil dan tidak memberikan kepastian hukum serta bersifat diskrimanitf.

"Prosentase pembagian tersebut juga tidak mencerminkan adanya penggunaan kekayaan alam yang dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," tegasnya.

Akil Mochtar, hakim konstitusi  yang memimpin sidang ini mengomentari tentang legal standing anggota DPD sebagai warga negara biasa atau anggota DPD, karena menurut dia, perlakuannya berbeda tentang kerugian konstitusionalnya.

"Anggota DPD telah diatur di UU, untuk itu dipikirkan apakah memakai sebagai warga negara atau anggota DPD," katanya.

Dia juga mempertanyakan tentang penghapusan pasal tersebut jika dihapus bagaimana cara membaginya. "Memang dicantumkan dalam petitum mengacu pada UU Pemerintah Aceh atau UU Otonomi Papua, tapi ini berlaku untuk semua, seharusnya untuk Kalimantan Timur punya prosentase sendiri," jelasnya.

Akil juga mengungkapkan pihaknya tidak memiliki kewenangan memerintah presiden untuk membuat peraturan pengganti UU (perpu). (buj)