Selasa, 21 Mei 2019 | 07:36 WIB
Internasional
Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir sepakat untuk mengamandemen undang-undang pemilu, yang memungkinkan partai-partai politik untuk memperebutkan sepertiga dari kursi yang sebelumnya disediakan untuk calon independen.
Diancam Boikot, Militer Mesir Melunak
Minggu, 2 Oktober 2011 | 12:40 WIB
-
Penguasa militer Mesir akhirnya setuju untuk mengamandemen undang-undang pemilu di tengah protes publik, yang menuntut transfer cepat kekuasaan bagi sebuah pemerintahan sipil.

Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir sepakat untuk mengamandemen undang-undang pemilu, yang memungkinkan partai-partai politik untuk memperebutkan sepertiga dari kursi yang sebelumnya disediakan untuk calon independen.

Demikian dilaporkan kantor berita MENA Sabtu (1/10). Desakan untuk mengamandemen undang-undang pemilu itu karena sejumlah politisi Mesir khawatir dengan diperkenankannya calon independen, para kroni Hosni Mubarak bisa ikut berkompetisi meski partai mereka sudah dibekukan.

Keputusan itu muncul setelah pertemuan antara Kepala Staf Militer, Sami Enan dan anggota kelompok Aliansi Demokrat, yang terdiri dari 37 partai politik, termasuk Ikhwanul Muslimin dan Partai Wafd yang liberal.

Sebelumnya, sejumlah partai berikut kelompok politik mengancam memboikot pemilu parlemen jika pasal kontroversial itu tidak diamandemen.

"Kami menolak untuk berpartisipasi dalam pemilu kecuali ayat soal kursi parlemen diamandemen," demikian isi pernyataan resmi yang ditandatangani kelompok Aliansi Demokratik.

Para aktivis berharap bahwa perubahan itu akan mendorong pemilih untuk memilih calon berdasarkan program partai, menghindari pengaruh pribadi kandidat.

Pada Selasa lalu, dewan militer mengumumkan jadwal pemilu parlemen pada 28 November, pemilihan parlemen pertama sejak kebangkitan rakyat yang menggulingkan Mubarak pada Februari lalu.

Sebuah pemilu presiden diperkirakan akan diselenggarakan tahun depan. (mad)