Jumat, 18 Oktober 2019 | 11:45 WIB
Korupsi
KPK Masih Enggan Tetapkan Boediono Sebagai Tersangka Century
Jumat, 10 April 2015 | 00:02 WIB
Boediono - [skalanews]

Skalanews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih enggan menetapkan mantan Wakil Presiden Boediono menjadi tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik.

Padahal, peran mantan Gubernur Bank Indonesia itu dalam kasus ini terungkap jelas dalam putusan pengadilan untuk terpidana Budi Mulya.

Menurut Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi, pihaknya masih menunggu salinan putusan kasasi di Mahkamah Agung (MA).

"Kami belum menerima salinan putusan lengkap. Setelah itu tentu akan kami pelajari isi putusan itu," ujar Johan saat dihubungi wartawan, Jakarta, Kamis (9/4).

Johan menambahkan, nantinya putusan tersebut akan menjadi acuan dalam mengembangkan perkara tersebut.

Dalam putusan pengadilan di setiap tingkatan, disebutkan bahwa Budi yang merupakan mantan Deputi Gubernur BI bidang Moneter ini didakwa  bersama-sama Boediono, Miranda, Siti Fadjrijah, Budi Rochadi (almarhum) karena menyetujui pemberian FPJP pada Bank Century meskipun tidak memenuhi syarat mendapat FPJP dan sengaja mengubah PBI.

Kemudian, dalam  kasus penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, Budi juga dianggap melakukan persengkongkolan jahat bersama dengan Boediono, Miranda, Siti Fadjriah, Budi Rochadi (almarhum), serta Muliaman Dharmansyah Hadad, Hartadi A Sarwono, Ardhayadi M, dan Raden Pardede.

Boediono selaku Gubernur BI saat itu disebut menandatangani perubahan peraturan Bank Indonesia (PBI) agar Bank Century memenuhi persyaratan mendapatkan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP).

Semula, salah satu syarat bank umum dapat mengajukan permohonan FPJP ialah wajib memiliki capital adequacy ratio (CAR) atau penyediaan modal minimum sebesar 8 persen seusai peraturan PBI Nomor 10/26/PBI/2008 tertanggal 30 Oktober 2008. Saat itu, CAR Bank Century per September 2008 hanya sebesar 2,35 persen. (Bisma Rizal/bus)