Kamis, 17 Oktober 2019 | 20:29 WIB
Korupsi
Pascaputusan Kasasi Budi Mulya
Pengembangan Penyidikan Bank Century di KPK Mandeg
Kamis, 30 April 2015 | 00:34 WIB
ilustrasi -

Skalanews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berani mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank yang gagal berdampak sistemis.

Seperti dikatakan Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi yang mengaku pihaknya belum mendapatkan putusan lengkap dari Mahkamah Agung (MA) terkait kasasi terpidana Budi Mulya.

Padahal, mantan Deputi Gubernur BI ini sudah dieksekusi ke Lapas Sukamiskin, Jawa Barat.
"Kita tunggu putusan secara lengkap yang berkekuatan hukum tetap. Dari situ nanti akan gelar, akan diputuskan apakah penyelidikan lagi atau bagiamana," kilah Johan saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (29/4).

Saat dipertegas, apakah eksekusi bisa dilakukan meski belum ada salinan putusan lengkap, Johan membenarkan. "Eksekusi enggak selalu barengan putusan lengkap. Harus dibaca dulu lengkap dan diekspos internal," ujar Johan.

Seperti diketahui, Mahkamah Agung telah memperberat hukuman Budi Mulya dalam kasus korupsi pemberian FPJP dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemis.

Hukuman mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) itu diperberat menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair delapan bulan kurungan.

Hukuman itu sendiri dijatuhkan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Artidjo Alkostar dengan Hakim anggota M. Askin dan MS. Lumme secara bulat tanpa ada dissenting opinion pada Rabu 8 April 2014 lalu. Putusan itu sendiri sekaligus mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan jaksa KPK terhadap Budi Mulya.

Sebelumnya, Budi Mulya diputus bersalah dan dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun serta denda Rp500 juta dan subsider lima bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Kemudian oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Budi Mulya dijatuhi menjadi 12 tahun penjara dengan pidana denda yang sama.

Perbuatan Budi Mulya diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 jo pasal 64 KUHPidana. (Bisma Rizal/bus)