Minggu, 8 Desember 2019 | 17:18 WIB
Korupsi
Berstatus Justice Collaborator, Nazar Belum Tentu Dapat Remisi
Selasa, 21 Juli 2015 | 16:46 WIB
Muhammad Nazaruddin - [deni hardimansyah/skalanews]

Skalanews - Kepala Humas Dirjen Pemasyarakatan Kemenkum HAM, Akbar Hadi mengatakan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin belum pasti mendapatkan remisi hari raya. Walaupun, Nazar telah mendapatkan surat keterangan justice collaborator (JC) dari KPK pada 9 Juni 2014 lalu.

"Sejak diserahkan ke Lapas Sukamiskin, Nazaruddin mengantongi surat keterangan bersedia bekerja sama atau justice collaborator dari KPK. Namun, bukan jaminan bagi yang bersangkutan  mendapatkan remisi Hari Raya," kata Akbar saat dihubungi wartawan, Jakarta, Selasa (21/7).

Akbar menyebutkan, terdapat sejumlah persyaratan lain yang harus dipenuhi Nazar untuk mendapatkan remisi. Di antaranya tidak terdaftar dalam register F atau tidak pernah melanggar tata tertib.

Ada pun persyaratan yang harus dipenuhi berdasarkan PP No. 99 tahun 2012 yaitu berkelakuan baik, menjalani masa pidana lebih dari enam bulan, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya, dan membayar lunas denda dan uang pengganti.

Meski diusulkan mendapat remisi oleh Lapas Sukamiskin, sama seperti terpidana lainnya, Nazaruddin juga harus melewati sejumlah proses.

Akbar mengatakan, selain syarat tersebut, usulan remisi terhadap Nazaruddin juga harus disetujui KPK melalui surat rekomendasi. "Kalau tidak direkomendasikan, yah tidak bisa (diberi remisi)," kata Akbar.

Nazaruddin merupakan terpidana tujuh tahun penjara dalam kasus korupsi dana pembangunan Wisma Atlet, Pelembang. Pada tahun 2012, KPK kembali menetapkan Nazaruddin sebagai tersangka atas dugaan korupsi tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pembelian saham perdana PT Garuda Indonesia senilai Rp300,8 miliar (Bisma Rizal/bus/bus)