Rabu, 26 Februari 2020 | 10:55 WIB
Korupsi
Para hakim di Sumut itu dilaporkan karena dinilai tidak berpedoman pada fakta persidangan dalam memutuskan perkara.
17 Hakim di Sumut Dilaporkan ke KY
Rabu, 26 Januari 2011 | 03:06 WIB
-
Lembaga Bantuan Hukum Medan melaporkan 17 oknum hakim di Sumatera Utara ke Komisi Yudisial (KY) terkait dugaan pelanggaran kode etik profesi hakim sepanjang tahun 2010.

Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan Muslim Muis di Medan, Selasa (25/1/2011) mengatakan, ke-17 hakim di Sumut itu dilaporkan karena dinilai tidak berpedoman pada fakta persidangan dalam memutuskan perkara.

Selain itu, sebagian oknum hakim tersebut juga diduga melakukan rekayasa dalam persidangan untuk memenangkan salah satu pihak yang berperkara.

Padahal, kata Muslim Muis, praktik seperti itu sama sekali tidak diperbolehkan karena melanggar kode etik profesi hakim.

Ke-17 oknum hakim yang dilaporkan itu bertugas di sejumlah Pengadilan Negeri (PN) seperti PN Medan, PN Lubuk Pakam, PN Stabat, PN Simalungun, dan PN Kisaran.

Dua dari oknum hakim yang dilaporkan ke Komisi Yudisial itu berinisial berinisial HS (hakim PN Medan), dan TJ (Hakim PN Stabat).

Nama-nama oknum hakim yang diduga melanggar kode etik profesi itu diketahui berdasarkan pengaduan masyarakat ke posko LBH Medan.

Ia mencontohkan pengaduan dari salah seorang warga yang merasa dizalimi ketika berperkara di PN Lubuk Pakam dalam kasus penggelapan mobil.

Warga yang menjadi korban penggelapan mobil tersebut justru dijadikan tersangka sehingga harus berperkara di PN Lubuk Pakam.

Meski warga tersebut berhasil menghadirkan saksi dan bukti untuk membantah tuduhan atas penggelapan mobil itu, tetapi hakim PN Lubuk Pakam mengabaikannya.

"Belakangan baru diketahui hakim yang dilaporkan itu terindikasi berpihak pada orang yang berkepentingan dalam kasus itu," kata Muslim tanpa menyebutkan nama warga yang berperkara tersebut.

LBH Medan berharap dalam waktu dekat, KY dapat mengirimkan hasil penyelidikan laporan itu guna mengetahui sanksi yang diberikan kepada 17 oknum hakim tersebut.

"Masyarakat yang melapor ke posko LBH Medan juga berulangkali menanyakan tindak lanjut dari pengaduan mereka," kata Muslim Muis.