Rabu, 23 Oktober 2019 | 01:45 WIB
Korupsi
Saat ini Partai Politik (Parpol) tidak mendukung penuh dalam upaya pemberantasan kasus korupsi, melainkan justru memberikan fasilitas kepada kadernya yang terlibat korupsi.
Parpol Masih Terlibat Aksi Korupsi
Sabtu, 21 Mei 2011 | 03:56 WIB
Sikap koruptif Parpol/foto.ilustrasi -
Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai kasus dugaan korupsi yang melibatkan partai politik (Parpol) masih terus terjadi hingga saat ini. Oleh sebab itu lembaga anti korupsi itu perlunya melembagakan transparansi dan akuntabilitas pendanaan setiap Parpol dan membangun kemandirian pendanaan Parpol.

Demikian yang dijelaskan, Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Abdullah Dahlan kepada wartawan saat mempaparkan hasil penelitiannya bertema Perburuan Rente Pendanaan Partai Politik di kantor ICW, Jakarta pada Jumat (20/5). 

Dari hasil penelitiannya menunjukkan hampir 44,6 persen anggota dewan adalah berprofesi pengusaha. Karena, tegas Abdullah pemahaman seorang pengusaha ini bila masuk sebagai anggota dewan itu merupakan sebagai sarana investasi, sehingga dalam berhitungnya bisa dikatakan tidak boleh rugi. "Kondisi ini yang menyebabkan rawan terjadinya korupsi," ujarnya.

Diakuinya, hal ini bisa ditelisik dari kasus suap yang melibatkan pejabat Sesmenpora di Kemenpora dalam pembangunan Wisma Atlet, Sea Games di Pelembang yang merupakan satu dari kasus korupsi yang melibatkan antara politisi, pengusaha dan birokrat. Semua kasus korupsi ini selalu dilatarbelakangi oleh perburuan rente – bunga/uang yang dilakukan oleh Parpol guna mempertahankan dan memperluas kekuasaannya.

Tampaknya, tegas Abdullah munculnya kasus korupsi yang melibatkan politisi dalam suatu pembangunan proyek memang sudah dirancang atau "by design" oleh Parpol guna memuluskan porsi anggarannya. Sehingga pihak yang merancang praktik koruptif seperti itu tidak akan merugi.  

Apalagi saat ini kebanyakan posisi Parpol itu bukan lagi mendukung penuh dalam upaya  pemberantasan kasus korupsi, namun justru Parpol malah memberikan fasilitas kepada kader-kadernya yang terlibat korupsi.

Modus yang dilakukan Parpol melalui birokrasi di tingkat pusat cenderung akan menempatkan kader di posisi strategis kekuasaan (Kementerian atau BUMN) dan membajak kebijakan serta anggaran untuk kepentingan Parpol.

Sedangkan untuk di tingkat daerah, Parpol akan mendukung kekuasaan pada posisi pemimpin politik lokal (kepala daerah) dan Candidacy buying dalam seleksi calon kepala daerah. Selain itu, dengan membajak kebijakan dan anggaran daerah - dengan merancang program dan anggaran untuk kepentingan Parpol.

Oleh sebab itu untuk mencegah terjadinya kasus korupsi yang melibatkan Parpol terulang, dari hasil penelitiannya merekomendasikan perlu dilembagakan transparansi dan akuntabilitas pendanaan Parpol. Selain itu, perlu dibangun juga kemandirian pendanaan Parpol serta membangun pola rekruitmen kader Parpol yang lebih baik.

"Semangat antikorupsi juga perlu dibangun dan jangan dijadikan komoditas politik semata," katanya.

Sementara menurut Kordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Ade Irawan dalam menyikapi sepak terjang Parpol yang mengarah pada sikap koruptif itu mengatakan Parpol saat ini `haus` akan uang sebagai modal dalam memenangkan Pemilu dan membeli suara. Akibatnya Parpol akan mencari sumber-sumber dana yang besar untuk kepentingannya.  

"Saat ini Parpol bukan lagi menjual program atau ideologi demi kemajuan bangsa, melainkan sudah membeli suara," katanya (bus)