Kamis, 21 Februari 2019 | 07:28 WIB
Korupsi
Syarifuddin dikenal sebagai sosok hakim yang kerap kali meloloskan para koruptor.
12 Kejanggalan Vonis Bebas Agusrin
Kamis, 9 Juni 2011 | 23:37 WIB
Vonis bebas Agusrin mencurigakan -
Jakarta – Hakim Syarifuddin Umar yang tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena menerima suap dari kurator Pugug Wiriawan dikenal sebagai hakim yang kerap meloloskan para koruptor.

Dalam catatan Indonesia Coruption Watch, setidaknya ada 39 kasus korupsi yang mencurigakan kala Syarifuddin menjadi hakim. Salah satunya, perkara korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) atas terdakwa Gubernur Bengkulu Agusrin Najamudin.

Dalam kasus tersebut, Agusrin divonis bebas pada 24 Mei 2011 oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diketuai hakim Syarifuddin. Indonesia Corruption Watch (ICW) mensinyalir putusan hakim telah ternoda oleh praktik mafia peradilan.

"Vonis ini benar-benar mencabik rasa keadilan bagi publik. Hakim seolah mengabaikan fakta-fakta hukum yang disajikan oleh jaksa penuntut umum di dalam persidangan. Di titik ini, publik curiga adanya praktik mafia peradilan," ujar Peneliti ICW, Donal Fariz, Minggu (5/6/2011) di kantor ICW, Jakarta.

Atas kejanggalan ini, ICW menelusuri dan mengumpulkan data terkait vonis tersebut. Setidaknya ada 12 kejanggalan yang ditemukan dalam vonis bebas kader Demokrat tersebut.

1. Putusan terdahulu atas nama Chairuddin (Kadispenda Provinsi Bengkulu) di PN Bengkulu terkait keterlibatan Gubernur dan kerja sama untuk membuka rekening khusus di Bank BRI Bengkulu tidak dijadikan pertimbangan hakim. Padahal, perbuatan Agusrin dan Charuddin diyakini secara bersama-sama melawan hukum dan bersama-sama telah merugikan keuangan negara.

2. Keterangan ahli Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam hal perhitungan kerugian negara sama sekali tidak dijadikan pertimbangan hakim. Padahal, hasil perhitungan BPK nomor 65/S/I-XV/07/2007 tanggal 30 Juli 2007 menunjukkan adanya kerugian negara dalam kasus itu, yakni Rp 20.162.974.300.

3. Saksi-saksi yang memberatkan terdakwa sering kali dicecar, bahkan seolah dipojokkan, hakim di dalam persidangan.

4. Terdakwa Gubernur Bengkulu melakukan pengerahan masa dalam proses persidangan, yang disinyalir merupakan upaya untuk mengintimidasi.

5. Bukti surat asli nomor 900/2228/DPD.I tanggal 22 Maret 2006, yang ditandatangani oleh Agusrin tidak dijadikan pertimbangan hakim. Justru tanda tangan Agusrin yang dipindai oleh Chairuddin dijadikan dasar oleh hakim untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan jaksa penuntut umum. Hakim beralasan bahwa surat Agusrin dipalsukan, padahal jaksa penuntut dapat menunjukkan surat asli yang ditandatangani terdakwa.

6. Bukti surat asli yang ditandatangani jaksa penuntut sering dipotong oleh Hakim "S" pada saat melakukan upaya pembuktian. Hakim "S" terkesan marah dan memotong penjelasan jaksa penuntut dengan suara keras. Jaksa penuntut pernah mengajukan protes kepada majelis hakim terkait hal ini.

7. Bukti foto tumpukan uang yang diterima oleh ajudan Gubernur yang tidak diperhitungkan oleh hakim. Foto itu diambil oleh Chairuddin yang menunjukkan bahwa ajudan Agusrin, Nuim Hayat, menerima uang dari yang bersangkutan di BRI Kramat Raya.

8. Adanya bukti dana penyertaan modal dari PT Bengkulu Mandiri (BUMD) kepada perusahaan swasta yang kemudian dikembalikan ke kas daerah sebagai bentuk pengembalian kerugian negara. Padahal, ada bukti yang menunjukkan bahwa mereka bermufakat untuk menarik Rp 9.179.846.000 dengan peruntukan Rp 2.000.000.000 membangun pabrik CPO PT SBM, dan sisanya, Rp 7.179.846.000, digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Dana penyertaan modal itu bersumber dari rekening PBB dan BPHTB.

9. Terdakwa menyetujui modus menutupi temuan penyimpangan BPK sebesar Rp 21,3 miliar dengan cara melakukan investasi saham melalui PT Bengkulu Mandiri kepada PT SBM dan PT BBN. Persetujuan itu diambil dalam rapat yang dipimpin terdakwa di Gedung Daerah pada tanggal 6 Mei 2007.

10. Terdakwa melakukan proses pengembalian dana secara fiktif pascatemuan penyimpangan oleh BPK terhadap dana bagi hasil PBB/BPHTB. Modusnya, dengan membuat bukti pertanggungjawaban seolah-olah ada pembelian steam boiler seharga Rp 4,5 miliar.

11. Pengadilan negeri belum menyerahkan putusan kepada jaksa penuntut umum sehingga ia kesulitan membuat memori kasasi.

12. Hakim "S" tertangkap tangan dalam dugaan suap perkara pailit PT Skycamping Indonesia (PT ScI). Hal ini menguatkan kecurigaan adanya praktik mafia hukum dalam kasus Agusrin.

"Dugaan adanya praktik mafia hukum ini karena tindakan hakim di luar kewajaran dalam proses-proses persidangan. Selain itu, KPK menyita sejumlah uang, dalam bentuk mata uang asing, yang patut dicurigai, dari perkara-perkara yang pernah ditangani Hakim Syarifuddin," ujar peneliti ICW, Tama S Langkun. (pay)