Senin, 9 Desember 2019 | 20:48 WIB
Korupsi
Proyek pembangunan Gedung DPD yang dianggarkan harga Rp 10 juta per meter tidak masuk akal.
Marzuki Tuding Pembangunan Gedung DPD Di-Mark Up
Senin, 27 Juni 2011 | 01:47 WIB
Ada dugaan Mark up di DPD -
Jakarta – Rencana Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membangun kantor perwakilan di jumlah daerah menuai kritik keras. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Marzuki Alie menilai rencana itu haruslah dievaluasi karena sarat akan dugaan pengembungan harga (mark up).

Pasalnya, menurut informasi yang diterimanya  kantor DPD itu akan dibangun empat lantai. Dana untuk per meter perseginya dianggarkan Rp10 juta. Menurut dia, anggaran itu kemahalan.

"Pasalnya, pembangunan yang 36 lantai saja, cuma Rp 6 juta per meter," kata Marzuki Alie kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta pada Jumat (24/06).

Marzuki menegaskan, pembangunan untuk sebuah gedung akan semakin mahal jika dibangun ke atas. Sehingga, jika kantor DPD itu hanya dibangun hanya empat lantai, tentu anggarannya bisa jauh lebih murah.

"Kalau cuma empat lantai, bisa sekitar Rp 3 jutaan. Nah, kalau Rp 10 juta, apalagi kalau bukan mark-up," tegasnya yakin.

Secara lebih jauh, Marzuki menjelaskan, dari informasi yang diterimanya, DPD akan membangun kantor seluas 2.900 meter persegi dengan anggaran Rp 25 miliar. "Artinya hampir Rp10 juta. Itu saya bicarakan di tingkat pimpinan kemarin," katanya.

Atas dasar tersebut, Marzuki meminta agar proyek pembangunan gedung DPD untuk perwakilan di daerah itu perlu dievaluasi. "Ya, kita bahas ke pimpinan nanti kita kembalikan di Banggar. Check and balances begitu agar saling kontrol. Karena, dia (DPD) selama ini mengontrol DPR, sekarang gantian. Karena katanya ini persetujuan DPR, karena itu kita akan bicarakan." tegasnya.

Atas tudingan tersebut, Wakil Ketua DPD, Laode Ida membantah keras. "Kalau itu bangunan bukan milik DPD, tapi milik negara. Macam itu biasa saja," ungkapnya berang.

Tapi, saat ditanya mengenai dugaan mark-up, Laode berkilah kalau dirinya tidak terlibat. "Soal anggaran saya tidak terlibat. Saya bukan pimpinan bidang itu. Bagaimana bisa ada mark up. Bagaimana kan belum dibangun," katanya.

"Pak Marzuki itu asal ngomong saja, suruh belajar dulu. Saya kira Pak Marzuki harus ditanya lebih jauh, jangan asal ngomong. Malu kita." tanbahnya

Laode juga menolak menjelaskan lebih detail soal proyek tersebut. "Coba kalian telusuri."  Menurutnya, belum ada pengumuman tender. "Kita belum bahas di rapat pimpinan," ujarnya.

Dia malah menuding balik, kalau seharusnya Marzuki tak bicara seperti itu. "Kalau betul Pak Marzuki mengatakan ada mark-up,  itu pantas disesalkan dikeluarkan oleh Marzuki Alie. Tendernya pun belum dilakukan, bagaimana ada mark-up. Di DPD kontrol penggunaan anggaran sangat ketat," katanya.

Namun, Laode tidak menampik kalau rencana pembangunan gedung DPD sudah disetujui. Anggarannya sudah ada. Tapi, belum ada tender, belum ada pengumuman lelang.

"Pembangunan kantor tanggung jawab pemerintah dan pemerintah menyerahkan kepada Sekjen DPD. Di undang-undang, ada kantor perwakilan di daerah," ujarnya.

Nantinya, gedung perwakilan itu akan dilengkapi dengan ruang anggota, ruang staf, ruang rapat rapat besar, rapat kecil. Tapi ketika kembali ditanya mengenai berapa dana yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung DPD itu.

Laode kembali berkilah. "Saya tidak membicarakan angka, angka itu muncul mengikuti konsep," ucap Laode. (pay)