Selasa, 16 Juli 2019 | 21:34 WIB
Korupsi
"Bahkan menjadikan satu-satunya provinsi peraih predikat terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah se-Indonesia."
Ini Dia Contoh Daerah yang Bebas dari Korupsi
Jumat, 22 Juli 2011 | 17:35 WIB
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas/foto.istw -
Menado - Berjalannya roda pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan bersih dan optimal, membuat daerah ini layak dijadikan percontohan pemberantasan korupsi. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas saat menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Seminar Nasional Pemberantasan Korupsi, di Manado, Jumat (22/7).

Alasan utamanya adalah sistem kepemimpinan Gubernur SH Sarundajang begitu bernafsu membasmi korupsi. Buktinya, dengan slogan 'Membangun Tanpa Korupsi' yang digagas Gubernur Sulut itu, menjadikan daerah itu meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada 2009.

"Bahkan menjadikan satu-satunya provinsi peraih predikat terbaik dalam pengelolaan keuangan daerah se-Indonesia," ujar Moqodas yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Yudisial (KY).

"Sebab Sarundajang telah banyak berbuat demi kemajuan daerah ini, terutama dalam hal pemberantasan korupsi. Jadi wajarlah apabila KPK memilih daerah ini untuk menjadi contoh bagi daerah lain di tahun-tahun mendatang," sambungnya lagi.

Pemberantasan korupsi, menurut Muqoddas, merupakan pilihan yang tepat untuk mensejahterakan rakyat dan menegakan empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. "Empat pilar kebangsaan itu ibarat rumah, jika pilar itu tidak kokoh atau rapuh maka rumah tersebut akan roboh," tuturnya.

Kika korupsi terus merajalela hampir dipastikan rakyat yang menderita dan rumah kebangsaan pun akan rapuh. KPK, ditegaskan dia, tidak akan pernah berhenti menangkap para koruptor yang menggerogoti uang negara untuk dipertangung jawabkan kepada negara. "Jika siapa yang salah, tentunya harus dihukum. Dan mereka yang tidak salah tentunya harus dilepas," tegas Muqoddas.

Kondisi rakyat yang miskin, kian bertambahnya pengangguran dan semakin besarnya hutang luar negeri merupakan ancaman nyata yang menghadap bangsa Indonesia. Belum lagi, korupsi terbesar terjadi d lembaga dan penegakan hukum negara, seperti DPR, Kejaksaan, Hakim dan Kepolisian. [mad]