Kamis, 14 November 2019 | 06:21 WIB
Korupsi
"Dalam rangka akselerasi penanganan perkara Nazarudin serta pembuktian publik tentang tuduhan-tuduhan dan kesaksian Nazarudin, maka IPW desak Komite Etik KPK perlu menghadirkan atau melakukan konfrontasi langsung antara Nazarudin, Anas maupun Chandra
IPW Minta Komite Etik KPK 'Adu' Anas-Nazaruddin-Chandra
Rabu, 21 September 2011 | 18:36 WIB
[foto-ist] -
JAKARTA - Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk segera melakukan konfrontasi langsung antara Anas Urbaningrum, Nazaruddin dan Chandra Hamzah. Hal itu disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane.

"Dalam rangka akselerasi penanganan perkara Nazarudin serta pembuktian publik tentang tuduhan-tuduhan dan kesaksian Nazarudin, maka IPW desak Komite Etik KPK perlu menghadirkan atau melakukan konfrontasi langsung antara Nazarudin, Anas maupun Chandra. Ini mutlak perlu," kata ketua Presidium IPW Neta S Pane di Jakarta, Rabu (21/9).

Tidak hanya itu, menurut dia, dalam bekerja Komite etik harus bersikap independen, profesional, dan berorientasi untuk menuntaskan kasus korupsi Nazarudin, dan bukan untuk mengkerdirkannya.

Jika hal tersebut terjadi, lanjut Neta, maka KPK pun akan bekerja secara profesional dalam menuntaskan kasus Nazaruddin. Menghadirkan atau mengkonfrontasi langsung antara Nazarudin, Anas maupun Chandra, tutur dia merupakan hal yang mutlak.

Hal tersebut juga sekaligus untuk membuktikan kepada publik mengenai tuduhan-tuduhan dan kesaksian Nazarudin. Sebab, ia menilai pengakuan Nazarudin selama ini dan ditambah dengan kesaksian dari beberapa terperiksa, tidak boleh diabaikan, sehingga proses hukum dapat ditegakkan secara konsisten.

Dengan adanya konfrontasi langsung antara Nazarudin, Anas, Chandra, dapat diketahui, apa yang terjadi sesungguhnya. "Langkah KPK melakukan konfrontasi itu sesuatu yang mendesak," kata Neta.

Ia melanjutkan, dengan adanya konfrontasi tersebut diharapkan bukan saja akan membuka kebenaran akan tetapi juga dapat meningkatkan dukungan publik terhdap proses-proses hukum yang dilakukan KPK.

Sebaliknya, tambah Neta, jika hal itu tidak dilaksanakan, maka ketidakpercayaan publik terhadap KPK akan semakin meningkat. IPW juga berharap Polri mulai melakukan penyelidikan terhadap kasus pertemuan Nazarudin dengan oknum KPK.

Karena jika pertemuan tersebut terbukti, berarti ada oknum-oknum KPK yang sudah melakukan pelanggaran Pasal 65 jo Pasal 36 UU KPK, dengan ancaman di atas lima tahun penjara. "Ini menjadi tugas Polrilah yang harus mengusut kasus ini," tandas Neta. [mad]