Minggu, 19 Mei 2019 | 19:39 WIB
Korupsi
KPK melakukan penertiban rumah dinas tidak tebang pilih, mulai dari pejabat biasa sampai dengan mantan menteri
KPK Klaim Tertibkan 681 Rumah Dinas
Sabtu, 5 November 2011 | 00:05 WIB
Wakil Ketua KPK, Haryono Umar [foto-ist] -
Skalanews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai melakukan bersih-bersih sejumlah aset milik negara, salah satunya penertiban rumah dinas.  

Seperti yang dikemukakan Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Haryono Umar mengklaim pihaknya telah menertibkan 681 rumah dinas milik negara yang sempat masih digunakan oleh mantan para pejabat di Indonesia.

Karena diakui Umar rumah dinas itu hanya diberikan selama aktif sebagai penyelenggara negara. "Sejak 2008, sedikitnya 681 rumah," tegas Haryono saat ditemui para wartawan di kantor KPK, Jumat (4/11/2011).

Haryono menambahkan selama melakukan penertiban pihaknya tidak tebang pilih. Mulai dari pejabat biasa sampai dengan mantan menteri juga telah ditertibkan.

"Semua level pejabat, dari bawah hingga atasnya. Baik di pusat maupun di daerah. Mantan Menteri juga ada," paparnya.

Seperti diketahui KPK sedang menertibkan kepemilikan rumah dinas bagi para pejabat pusat maupun  di daerah yang sudah tidak menjabat lagi. Penertiban itu dilakukan, lantaran masih banyak mantan pejabat yang masih memanfaatkan rumah dinasnya hingga saat ini. (syamsud dhuha/bus)