Selasa, 19 November 2019 | 02:38 WIB
Laporan pertanggungjawaban Gubernur Jatim Soekarwo soal jalan menyesatkan.
PKS: LKPJ Gubernur Jatim Soal Jalan Menyesatkan
Selasa, 3 Mei 2011 | 19:59 WIB
-
SURABAYA - Laporan keterangan pertanggungjawaban yang disampaikan Gubernur Jatim Soekarwo di Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Jawa Timur menyesatkan. "Disengaja atau tidak, dokumen LKPJ Tahun Anggaran 2010 yang disampaikan gubernur secara faktual di dalamnya memuat data dan informasi yang bisa menyesatkan," kata juru bicara Fraksi PKS DPRD Jatim Ahmad Jabir, di Surabaya, Selasa (3/5).

Menurut FPKS, LKPJ yang menyesatkan itu terlihat dari data pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Jatim yang tercantum dalam Bab IV halaman 262 LKPJ Gubernur Jatim. Dalam bab itu disebutkan bahwa kondisi jalan di Jatim yang berklasifikasi mantap pada 2009 sepanjang 1.602,70 kilometer kemudian pada 2010 targetnya 1.604,80 kilometer, namun terealisasi 1.548,35 kilometer.

Jalan baik pada 2009 (223,50 km) dan target 2010 (350,20 km), namun yang tercapai (312 km). Jalan Sedang 2009 (1.379,20 km) dan target 2010 (1.290,60 km) yang terealisasi (1.236,35 km). Jalan tidak mantap pada 2009 (398,28 km) dan target 2010 (360,18 km), kondisi di lapangan (452,63 km).

Jalan rusak ringan pada 2009 (372 km) dan target 2010 (184,11 km), namun kondisi di lapangan (392,45 km).Sementara itu, jalan rusak berat pada 2009 (26,28 km) dan target pada 2010 (176,07 km), sedangkan di lapangan (60,18 km). "Dalam LKPJ disebutkan bahwa kemantapan jalan di Jatim mencapai 94,37 persen dari target kemantapan jalan sepanjang 1.640,8 kilometer," kata Wakil Ketua Pansus LKPJ Gubernur Jatim itu.

Menurut dia, penyajian data seperti itu dianggap menyesatkan karena kondisi jalan Mantap di Jatim pada 2009 sepanjang 1.602,70 km, sedangkan pada 2010 sepanjang 1.640,80 km, namun realisasinya 1.548,35 km. Dari data tersebut, Jabir berpendapat bahwa kinerja jalan Mantap termasuk buruk karena mestinya bertambah 38,1 km, namun malah berkurang 54,35 km.

Kinerja jalan Baik dinilai kurang karena mestinya bertambah 126,7 km, tapi malah bertambah 88,5 km. Kinerja jalan Sedang juga buruk karena mestinya berkurang hanya 88,6 km, tapi malah bertmbah 142,85 km.

Demikian halnya dengan jalan Tidak Mantap juga dinilai buruk karena mestinya berkurang 38,1 km, justru bertambah menjadi 54,35 km. Kinerja jalan Rusak Ringan dianggap tak memenuhi target karena mestinya berkurang 187,89 km, justru bertambah 20,45 km. Hanya kinerja jalan Rusak Berat yang dinilai bagus karena mestinya bertambah 149,79 km, tapi hanya bertambah 33,9 km.

Oleh sebab itu, Jabir mendesak Gubernur memanggil pejabat Dinas PU Bina Marga dan Bapeprov Jatim untuk dimintai pertanggungjawaban atas data yang menyesatkan itu. "Kalau memang ditemukan unsur kesengajaan, maka Gubernur harus segera mengevaluasinya agar dokumen pemerintah yang disampaikan kepada kami tidak menimbulkan kebohongan publik," kata Jabir. [mad]