Sabtu, 18 Januari 2020 | 02:15 WIB
ITW Minta Polri Tak Umbar Penerbitan SIM
Jumat, 25 September 2015 | 14:52 WIB
ilustrasi - [skalanews]

Skalanews - Indonesia Traffic Watch (ITW) mengingatkan agar Polri tidak mengumbar pemberian Surat Izin Mengemudi (SIM) kepada masyarakat. Polri harus meningkatkan kualitas pengujian bagi setiap pemohon SIM.

"SIM harus menjadi jaminan bahwa seseorang sudah layak menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya," kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan melalui keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (25/9).

Menurut Edison, memiliki SIM bukan kewajiban setiap orang, seperti seseorang yang sudah berusia 17 tahun wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). SIM merupakan sertifikat yang diberikan negara kepada warganya sebagai bukti sudah memiliki kompetensi untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya.

“SIM berbeda dengan KTP, untuk memiliki SIM harus memenuhi persyaratan administrasi dan pengetahuan tentang kendaraan serta tata tertib berlalu lintas yang dibuktikan melalui test atau ujian,” ujarnya.

ITW menaruh curiga, apa dibalik gencarnya pelayanan SIM yang dilakukan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. "Sepertinya pelayanan SIM tersebut bernuansa pencitraan, untuk mencuri perhatian masyarakat," tuding Edison.

Sebab, lanjut Edison, kepemilikan SIM terkait dengan kemampuan dan kepatuhan seseorang terhadap tata tertib berlalu lintas serta pengetahuan soal kendaraan bermotor. Memiliki SIM harus melewati proses, tidak boleh setiap pemohon lalu diberikan, tetapi harus berdasarkan hasil tes atau ujian yang dilaksanakan.

Faktanya, jutaan SIM yang sudah diterbitkan Polri tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas.

Lebih lanjut, kata Edison, para pelanggar lalu lintas juga memiliki SIM yang sesungguhnya mereka belum layak untuk mendapatkannya. Artinya, Polri harus meningkatkan kualitas pengujian bagi setiap pemohon SIM.

“Seharusnya SIM menjadi tolak ukur untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang sudah layak menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya. Oleh karena itu, setiap penerbitan SIM harus benar-benar melalui proses yang sudah ditetapkan,” tegas Edison.

Sayangnya, Polri terkesan menjadikan proses penerbitan SIM sebagai sarana pencitraan dengan memberikan kemudahan untuk mendapatkan SIM. Padahal, substansinya bukan pada pelayanan yang mudah dijangkau, tetapi pada jaminan kualitas atas kompetensi yang diberikan oleh Polri.

ITW menyarankan, Polri lebih baik menggiatkan gerakan untuk meningkatkan kesadaran tertib lalu lintas di masyarakat.(Deddi Bayu/bus)