Sabtu, 25 Januari 2020 | 11:22 WIB
Tunjangan pulsa tidak ada, yang ada itu adalah tunjangan komunikasi intensif
Jatah Pulsa Anggota DPR Hanya Rp4 Juta, Bukan Rp14 Juta!
Jumat, 13 Mei 2011 | 04:34 WIB
Tunjangan pulsa tak ada dalam anggaran DPR -
Jakarta – Sungguh nikmat rupanya jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Semua fasilitas dipenuhi, sampai-sampai pulsa pun kalau boleh dikata berlimpah. Hal itulah yang tampaknya terfikir dalam benak rakyat Indonesia. 

Yang lebih parahnya lagi, untuk urusan pulsa saja, anggota DPR telah menganggarkan untuk kebutuhan pulsanya mencapai Rp 151 miliar per tahun yang dialokasikan kepada 560 anggota dewan.

Setelah dikonfirmasi, nampaknya isu yang entah berhembus dari mana itu dibantah keras oleh kalangan DPR. Wakil Ketua MPR RI Hajrianto Y Thohari mengatakan sebenarnya tak ada pos anggaran untuk pulsa bagi anggota DPR.

 "Tidak ada anggaran pulsa, yang ada itu anggaran komunikasi. Misalnya menerima pengaduan, trus menerima pengaduannya sambil makan soto, bakso, nah itu namanya komunikasi intensif dengan para pemilih, konstituen dan lembaga-lembaga negara yang diperlukan sebagai fungsinya sebagai anggota DPR," ujar Hajrianto seusai bertemu mantan Wakil Presiden Try Soetrisno, di Jalan Purwakarta, Menteng, Jakarta Pusat.

Dijelaskan dia, selama ini tidak pernah ada anggaran pulsa yang dimaksudkan oleh sebagian kalangan. Namun, yang ada hanya tunjangan komunikasi intensif yang jumlahnya pun tidak sampai menyentuh angka Rp 14 juta per-orang dalam satu bulan seperti yang ramai diberitakan.

Secara lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, tunjangan komunikasi intensif yang diberikan oleh anggota dewan yaitu meliputi tunjangan ongkos transportasi keluar daerah selama masa reses.

"Tapi kalau tunjangan pulsa itu nggak ada. Komunikasi intensif namanya tunjangan komunikasi intensif itu komponennya banyak, misalnya pulsa dan lain-lain," jelasnya.

Diberikannya tunjangan komunikasi intensif  itu, lebih dikarenakan bukan untuk kepentingan pribadi semata. Melainkan untuk kepentingan tugas-tugas kedewanan.

"Ya ngga disebutkan apa-apa saja disitu. Tapi maksudnya anggota DPR kan harus berkomunikasi, komunikasi itukan memerlukan, kalau telepon kan perlu pulsa, kalau berada di kota yang lain itu perlu naik kereta atau pesawat,kan macam-macam," ungkapnya.

Namun, saat ditanya berapa angkanya tunjangan komukasi intensif  itu, ia mengakau lupa berapa persisnya angka tersebut.  "Kalau tidak salah satu bulan itu Rp 3,5 juta atau Rp 4 juta," katanya. (pay)