Jumat, 18 Januari 2019 | 17:01 WIB
Bappenas: Rakyat Bisa Miliki Saham di Proyek Infrastruktur
Rabu, 17 Juni 2015 | 07:09 WIB
ilustrasi -

Skalanews - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melontarkan wacana mengenai penerapan program kerja sama pemeritah-swasta-masyarakat, di mana masyarakat dapat memiliki saham di lahan-lahan yang dijadikan lokasi pembangunan infrastruktur.

Program tersebut adalah wacana kerja sama antara pemeritah-swasta-masyarakat (public-private-people partnership/PPPP) yang merupakan perluasan dari skema kerja sama pemerintah-swasta.

"Jadi wacananya, tidak semua lahannya dibeli oleh swasta dari masyarakat, tapi sebagain berupa penyertaan saham. Ada sisi ekonomisnya yakni dapat memberikan keuntungan kepada masyarakat," kata Pelaksana Tugas Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Bappenas, Arifin Rudiyanto di Jakarta, Selasa (16/6).

Menurut dia, skema tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan yang kerap menghambat pembangunan infrastruktur selama ini.

Wacana PPPP tersebut, kata dia, mengemuka dari rencana pengembangan pelabuhan oleh investor asal Jerman di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Dari hasil pembicaraan antara pemerintah provinsi NTB dan investor tersebut, kata dia, timbul usulan untuk menawarkan kepemilikan saham kepada masyarakat.

"Karena lahan yang dibutuhkan sangat luas, timbul keinginan agar rakyat setempat juga dapat ikut menikmati hasilnya. Kemungkinan di lahan itu juga dibangun industri pengolahan," ungkap dia.

Hingga saat ini, ujar dia, Pemprov NTB dan investor tersebut masih menyusun kerangka kerja untuk skema PPPP tersebut.

Hal-hal yang sedang dimatangkan, kata Arifin, adalah besaran saham, komisi dan juga besaran investasi untuk proyek infrastruktur tersebut.

"Kebutuhan payung hukumnya juga sedang dibicarakan. Intinya agar semua pihak untung dalam pembebasan lahan untuk infrastruktur itu," tutur dia.

Arifin mengharapkan jika proyek ini berhasil, skema PPPP dapat dikaji untuk diterapkan pada proyek-proyek infrastruktur dan lokasi lainnya.

Sebelumnya, dalam mengatasi kendala lahan, pemerintah telah mewacanakan pembentukan bank tanah (Land Bank).

Land Bank ini bertanggung jawab dalam pengadaan tanah untuk proyek-proyek pembangunan. Sederhananya, ketika proyek pembangunan siap direalisasikan, Land Bank telah meyiapkan lahan yang menjadi lokasi pembangunan tersebut, baik secara legal dan administrasi. (bus/ant)