Minggu, 8 Desember 2019 | 22:18 WIB
"Nanti ada satu posisi yang siap dibahas bersama dengan DPR dan kita harap DPD ikut aktif membahas itu dalam ruang yang tersedia, dengan demikian apa pun pilihannya yang terbaik."
SBY Ajak DPD Bahas RUU Pilkada
Selasa, 26 Juli 2011 | 19:34 WIB
-
JAKARTA - Terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berharap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat dilibatkan secara aktif sesuai dengan ruang yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan.

Hal itu disampaikan SBY dalam keterangan persnya usai pertemuan konsultasi antara pemerintah dan DPD di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/7). Baik pemerintah, DPD, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tutur SBY, pada dasarnya menginginkan mekanisme terbaik untuk pilkada.

Pemerintah hingga saat ini, menurut SBY, masih menampung segala usulan dan pemikiran yang datang dari masyarakat tentang formula pilkada. "Nanti ada satu posisi yang siap dibahas bersama dengan DPR dan kita harap DPD ikut aktif membahas itu dalam ruang yang tersedia, dengan demikian apa pun pilihannya yang terbaik," ujarnya.

Hal tersebut perlu dilakukan, untuk menghilangkan dampak negatif dari pilkada seperti politik uang dan penyimpangan lainnya. Presiden melanjutkan, Pemerintah, juga ingin melakukan efisiensi anggaran untuk penyelenggaran pilkada.

Terkait hal itu, Ketua DPD Irman Gusman mengaku sependapat. Karena, ia menilai DPD pada prinsipnya ingin agar dilakukan efisiensi terhadap penyelenggaran Pilkada.

"DPD punya pendekatan yang penting tujuannya efisiensi. Kami sadari ada `high cost, DPD masih melihat dalam demokrasi yang berkembang dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini pilihan langsung masih menjadi pilihan dengan berbagai catatan efisiensi bisa dilakukan," bebernya.

Irman mengungkan, salah satu efisiensi yang bisa dilakukan, adalah penyeragaman pilkada secara serentak pada tingkat provinsi seperti yang dilakukan di Sumatera Barat dan terbukti bisa menurunkan biaya separuh dari anggaran.

DPD, lanjut dia, juga mengusulkan agar hanya kepala daerah setingkat gubernur yang dipilih secara langsung sedangkan wakilnya dari kalangan birokrat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan usulan dari gubernur terpilih.

"Selama ini kita lihat salah satu sumber masalahnya antara kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kemesraannya hanya dua tahun saja, tahun ketiga sudah ancang-ancang. Jadi mengingat itu kita punya pandangan sebaiknya kepala daerah saja yang dipilih," pungkasnya. [mad]