Senin, 20 Mei 2019 | 06:00 WIB
Tunjangan Hari Raya Keagamaan merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada para pekerjanya.
Kemenakertrans Buka Posko Pengaduan THR
Minggu, 7 Agustus 2011 | 22:02 WIB
Ilustrasi -
Jakarta - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi membentuk posko pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2011 untuk menjembatani sengketa pemberian THR antara pekerja dengan perusahaan.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar mengatakan, pihaknya telah membuat surat edaran yang menerintahkan agar THR dibayarkan kepada pekerja sebelum Hari Raya Idul Fitri 1432 H.

"Tunjangan Hari Raya Keagamaan merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada para pekerjanya. Oleh karena itu saya imbau agar para pengusaha segera memberikan THR kepada pekerjanya secara tepat waktu, paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran," kata Muhaimin, di Jakarta, Minggu (7/8).

Menurutnya, pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan yang dibayarkan tepat waktu sangat bermanfaat dalam membantu para pekerja dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan pada Hari Raya Keagamaan secara lebih leluasa dan tenang. Kepastian pembayaran tepat waktu akan membuat pekerja dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik, sehingga diharapkan dapat memacu peningkatan produktivitas perusahaan.

Kemenakertrans juga memberikan dua cara penyelesaian bagi perusahaan yang kesulitan membayar dana THR. Dua cara yaitu diselesaikan melalui dinas tenaga kerja di daerah, dan diteruskan kepada Kemenakertrans jika tidak bisa diselesaikan di daerah. "Pada prinsipnya perusahan tetap harus bayar THR pekerja. Kalau kesulitan boleh ditunda, tapi tidak bisa lepas dari kewajiban membayarnya," jelas Muhaimin.

Ditambahkannya, pemberian THR Keagamaan bagi pekerja telah diatur oleh Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan.

Peraturan tersebut mewajibkan pengusaha untuk memberikan THR Keagamaan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja tiga bulan atau lebih secara terus-menerus. THR Keagamaan bagi pekerja diberikan satu kali dalam setahun oleh pengusaha dan pembayarannya disesuaikan dengan Hari Raya Keagamaan masing-masing.

Berdasarkan peraturan, besarnya THR Keagamaan tersebut adalah pekerja atau buruh yang bermasa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih mendapat THR minimal satu bulan gaji. Sedangkan pekerja yang bermasa kerja tiga bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan akan mendapat THR secara proporsional, yaitu dengan menghitung masa kerja yang sedang berjalan dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.

Sekretariat posko THR sendiri berada di kantor Kemenakertrans, yang siap memberikan penjelasan atau menerima pengaduan dari pekerja, perusahaan maupun masyarakat terkait dengan masalah THR. "Posko THR ini dibentuk untuk menampung dan menyelesaikan pengaduan THR dari pihak pekerja atau buruh, perusahaan ataupun masyarakat yang punya masalah dalam pemberian THR," tegas Muhaimin. (wah)