Selasa, 19 November 2019 | 02:38 WIB
Menurut Hasan, masih banyak terdapat persoalan mendasar dalam hal keuangan negara.
Tingkat Kepatuhan Laporan Keuangan Lembaga Negara Masih Rendah
Selasa, 4 Oktober 2011 | 16:57 WIB
BPK temukan banyak kejanggalan -
Skalanews - Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2011, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan masih rendahnya tingkat kepatuhan baik dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) hingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan, jika dibandingkan dengan negara lain, BPK di beberapa negara sekarang sudah fokus untuk meningkatkan efisiensi karena tingkat kepatuhan yang sudah tidak bermasalah.

"Kondisi Indonesia itu masalah kepatuhan saja belum selesai. Jadi penilaian BPK menekankan kepada apakah Laporan Pemerintah Pusat, BUMN, Pemda sudah sesuai ketentuan dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak, atau tingkat kepatuhannya dulu," ujar Hasan, dalam jumpa pers, di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (4/10).

Dia menjelaskan, jika nantinya tingkat kepatuhan sudah dibereskan, barulah BPK akan menelaah lebih jauh pos-pos yang seharusnya bisa dilakukan efisiensi.

Menurut Hasan, masih banyak terdapat persoalan mendasar dalam hal keuangan negara. Di mana tingkat kepatuhan yang rendah menyebabkan banyak kerugian negara. "Banyak yang belum patuh terhadap perundang-undangan, sehingga banyak kerugian negara. Negara maju sudah lagi tidak berbicara itu, ikuti aturan saja Indonesia belum selesai," tegasnya.

Sekedar informasi, dalam IHPS I Tahun 2011, pemeriksaan diprioritaskan pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010, pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2010, pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2010, dan laporan  keuangan badan lainnya termasuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Selain prioritas pemeriksaan pada laporan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Hasil temuan pemeriksaan BPK meliputi 11.430 kasus senilai Rp26,68 triliun.[Wahyu Sabda Kuncahyo/Pay]
  
  
Berita Terkait: