Selasa, 25 Juni 2019 | 08:37 WIB
BPK berjanji akan berkomunikasi pada penegak hukum untuk menanyakan apa yang menjaid kekurangan hasil auditnya.
11 Kasus Di-SP3, BPK Akan Komunikasi Kepada Penegak Hukum
Selasa, 4 Oktober 2011 | 21:56 WIB
Kantor BPK -
Skalanews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan mengonfirmasi kembali kepada aparat penegak hukum terkait dihentikannya penyidikan (SP3) 11 kasus yang mengakibatkan kerugian negara.

"Kami akan komunikasi dengan penegak hukum untuk mengetahui di mana kekurangan kami dalam kasus tersebut," ujar Wakil Ketua BPK Hasan Bisri, di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (4/10).

Dia menjelaskan, konfimasi tersebut dilakukan guna mengetahui letak kekurangan data yang diberikan BPK dalam penanganan kasus-kasus tersebut. Namun, Hasan tidak membeberkan kasus-kasus apa saja yang dihentikan tersebut. Sementara itu, lanjut Hasan, untuk 139 kasus yang belum ditindaklanjuti, BPK mengaku tidak ada data guna menindaklanjutinya.

Sebelumnya, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2011, hasil pemeriksaan BPK yang berindikasi tindak pidana atau kerugian negara menunjukkan bahwa dari tahun 2003 sampai dengan Semester I-2011 terdapat 305 kasus senilai Rp33,66 triliun.

Sebanyak 166 kasus telah ditindaklanjuti oleh Kepolisian, Kejaksaaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupa pelimpahan sebanyak 41 kasus, telaahan, gelar perkara dan penelitian sebanyak 21 kasus, penyelidikan 24 kasus, penyidikan 10 kasus, proses sidang 1 kasus, penuntutan 11 kasus, vonis/banding 47 kasus, dihentikan 11 kasus, dan sisa kasus yang belum ditindaklanjuti sebanyak 139 kasus.[Wahyu Sabda Kuncahyo/Pay]