Selasa, 19 November 2019 | 15:34 WIB
PBNU akan melakukan uji materi sejumlah UU yang merugikan rakyat, seperti UU MIgas, UU Pertanian dan UU Yayasan.
PBNU akan Uji Materi UU Migas, Pertanian dan Yayasan ke MK
Minggu, 23 Oktober 2011 | 17:44 WIB
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj -

Skalanews - Pemerintah diminta untuk melakukan renegosiasi kontrak pertambangan. Sebab, mayoritas kontrak tersebut lebih banyak menjadi kepemilikan asing ketimpangan bangsa sendiri.

"NU akan mendukung pemerintah sampai tahun 2014 kalau pemerintah membantu rakyat. Kalau pemerintah pro-rakyat, maka NU akan mendukung. Kalau tidak pro-rakyat, maka NU tidak wajib mendukung," tegas Ketua Umum PBNU Prof KH Said Aqil Siradj mendesak di Surabaya, Minggu (23/10).

Penegasan tersebut disampaikan dia usai meresmikan Monumen Nasional Resolui Jihad di Gedung PCNU Surabaya Jalan Bubutan VI/2 Surabaya yang merupakan lokasi terbitnya resolusi jihad fi-sabilillah itu. Permintaan tersebut, lanjut dia, akan dilakukan PBNU melalui 'judicial review' (uji materi) UU Migas ke MK.

"PBNU sudah melakukan judicial review UU Sisdiknas dan kita menang, karena itu aturan yang semula pemerintah dapat membantu pendidikan swasta akan menjadi aturan bahwa pemerintah wajib membantu pendidikan swasta. Jadi, nanti pemerintah juga wajib membantu madrasah dan pesantren. Itu sudah sesuai dengan UUD 1945," bebernya.

Tidak hanya UU Migas, Said Aqil Siradj menjelaskan, usaiUU Sisdiknas, PBNU juga akan melakukan uji materi sejumlah UU yang merugikan rakyat, seperti  UU Pertanian dan UU Yayasan.

"Nabi Muhammad SAW sendiri dalam haditsnya menegaskan bahwa air, api, dan rumput itu tidak boleh dikuasai swasta dan harus dikuasai negara. Api adalah energi, termasuk gas, sedangkan rumput itu hutan. Perintah nabi itu sendiri ada dalam Pasal 33 UUD 1945," ujarnya menegaskan.

Dalam kondisi tersebut, ia mengatakan, pihaknya saat ini akan mengusulkan kepada pemerintah agar melakukan renegosiasi kontrak pertambangan dengan investor asing yang menguasai 'air, api, rumput' itu.

"Renegosiasi itu meliputi luas kontrak, lama kontrak, dan sistem bagi hasil. Sampai sekarang, kontrak pertambangan itu hanya tiga persen untuk kita, seperti Freeport. Hanya satu yang lebih dari itu yakni Exxon yang mencapai 40 persen untuk kita," katanya.

NU, beber dia, akan 'berteman' dengan pemerintah bila pemerintah mau melakukan renegosiasi itu. "Kalau tidak berpihak kepada rakyat, maka kita tidak akan berteman," katanya menandaskan. [mad]