Kamis, 21 Februari 2019 | 06:37 WIB
Kapolri menegaskan, pemberian dan pengamanan itu akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan.
Kapolri: Silakan KPK Audit Dana Pengamanan Polri
Jumat, 4 November 2011 | 17:59 WIB
-
Skalanews - Terkait dana pengamanan polisi dari PT Freeport Indonesia, Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Pol Timur Pradopo, Jumat (4/11), kembali membuka pintu kepada semua pihak, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan audit.

"Kami persilakan semua mengaudit karena saya kira semua masyarakat ingin tahu, dari sumbangan pihak ketiga," katanya.

Dia menjelaskan, dari pihak internal Inspektorat Polri sudah melakukan audit untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan dana pengamanan pihak ketiga itu. "Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) silakan audit eksternal, kalau Polri ada audit internal," jelas Kapolri.

Kapolri mengatakan bahwa terkait penerimaan dana pengamanan semua menjadi evaluasi, bagaimana melengkapi kemudian memenuhi kebutuhan anggota, untuk mendukung operasi khususnya di tempat-tempat yang sulit.

"Anggaran tentunya optimal memang sudah diperjuangkan oleh DPR, tapi sekali lagi menjadi prioritas terutama Papua yang menjadi salah satu mendukung kebutuhan minimal yang dibutuhkan oleh anggota," ucap Timur.

Hal ini terkait, PT Freeport Indonesia telah mengalokasikan dana hingga 14 juta dolar AS untuk mengamankan aset-aset mereka di Timika. Uang itu diduga diberikan untuk jasa pengamanan kepada aparat polisi dan TNI.

"Semua operasi termasuk operasi pengamanan proyek itu, negara juga membiayai, kemudian kalau misalnya pihak yang diamankan itu memberikan uang makan maka langsung kepada anggota," tutur Timur.

Kapolri menegaskan, pemberian dan pengamanan itu akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. "Mengenai besaran nilai uang yang diberikan pihak perusahaan, hal itu sesuai dengan uang operasi," pungkasnya. (buj)