Sabtu, 24 Agustus 2019 | 02:51 WIB
Politik
PPP Nilai UU Pensiun Anggota DPR Perlu Direvisi
Kamis, 21 Februari 2013 | 16:41 WIB
-

Skalanews - Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hasrul Azwar mengatakan, Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1980 yang mengatur tentang dana pensiun bagi para anggota DPR, perlu direvisi.

Sebab, UU tersebut dinilai sudah terlalu usang. Selain itu, aturan dana pensiun yang terdapat di dalam UU tersebut dianggap melukai rasa keadilan rakyat.

"Menurut saya, itu aturan dana pensiun perlu direvisi karena sudah sekian puluh tahun. Perlu ada penambahan kriteria seorang anggota DPR berhak mendapatkan dana pensiun," kata Hasrul di DPR, Jakarta, Kamis (21/2).

Menurut Hasrul, alasan mengapa UU tersebut dinilai melukai rasa keadilan rakyat lantaran anggota dewan yang hanya mengabdi dalam periode singkat tetap mendapatkan uang pensiun.

"Misalnya, cuma satu tahun kemudian diganti, dia tetap dapat dana pensiun. Ini kan tidak adil dan melukai hati rakyat juga, makanya ke depan harus diatur," kata Hasrul.

Selain itu, kata Hasrul, dana pensiun bagi anggota DPR juga tak adil jika diberikan kepada wakil rakyat yang kinerjanya tidak baik. Seperti yang hanya tanda tangan dalam rapat, lalu usai itu langsung pulang.

"Kalau dia dapat dana pensiun sampai meninggal, kan kacau juga. PPP sudah banyak memberikan surat teguran kepada anggotanya yang malas rapat di komisi dan paripurna. Jika ada anggota Fraksi PPP yang berkali-kali tidak menghadiri rapat, fraksi langsung mengirimkan surat teguran," kata Hasrul. (Risman Afrianda/kgi)


  
  
Berita Terkait: