Kamis, 21 Juni 2018 | 06:02 WIB
Politik
Marzuki: Pimpinan DPR Tak Perlu Tahu Pasal Lapindo
Kamis, 20 Juni 2013 | 08:37 WIB
Marzuki Alie - [dok.skalanews]

Skalanews - Seluruh pimpinan DPR ternyata tidak tahu-menahu soal pasal di dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (UU APBN-P) 2013, yang menganggarkan dana untuk penanggulangan bencana lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur.

Setelah sebelumnya diberitakan Wakil Ketua DPR, Pramono Anung menyatakan tidak tahu akan adanya pasal Lapindo tersebut di dalam UU yang telah disahkan DPR pada hari Senin (17/6) yang lalu, kali ini giliran Ketua DPR, Marzuki Alie menyatakan hal yang sama.

Saat dihubungi wartawan untuk dimintai konfirmasi, meski mengaku tidak tahu tentang keberadaan pasal tersebut, Marzuki menyatakan tak ada yang perlu dipermasalahkan. Sebab, pimpinan DPR dikatakannya memang tidak berkewajiban mengetahui seluruh isi UU APBN-P 2013 tersebut.

"Saya juga enggak tahu (isi pasal anggaran lumpur Lapindo). Tapi itu tugas teman-teman (anggota DPR), itu kan dibahas teman-teman saat Raker (rapat kerja) di Banggar (Badan Anggaran DPR). Kita (pimpinan DPR) tidak mungkin sampai situ," kata politikus asal Partai Demokrat ini, Rabu (19/6).

Bahkan, Marzuki menegaskan bahwa dalam Rapat Pimpinan (Rapim) DPR pun sama sekali tidak ada pembahasan mengenai pasal Lapindo tersebut. "Yang dilaporkan ke Paripurna dibahas di Rapim itu tidak ada. Pimpinan itu tidak ada proses sendiri. Tidak pernah diberitahukan ke pimpinan," kata dia menegaskan.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Muhammad Sohibul Iman menyatakan tidak tahu latar belakang dimunculkannya kembali anggaran penanganan kasus lumpur Lapindo, yang tertuang dalam Pasal 9 UU APBN-P 2013.

Sohibul pun enggan memberikan komentar, jika ada pihak yang menduga terdapat kepentingan terselubung dibalik masuknya pasal tersebut dalam UU APBN-P 2013 itu. "Soal adanya dugaan deal-deal tertentu, ya silakan diartikan sendiri," kata politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Diduga Mahar Politik
Yang dipermasalahkan dalam Pasal 9 UU APBN-P 2013 perihal alokasi dana untuk penanggulangan lumpur Lapindo sebesar Rp155 miliar ini, adalah penjelasannya di dalam pasal yang terlalu detail.

Pasal ini pun disinyalir sebagai bentuk mahar politik dari Fraksi Partai Demokrat untuk Fraksi Partai Golkar, agar menyetujui RUU APBN-P 2013 disahkan menjadi UU. Namun dari pihak Fraksi Partai Demokrat telah menyatakan bantahannya.

Adalah Anggota Fraksi Partai Demokrat, Achsanul Qosasi yang membantah tudingan mahar politik itu.  Kata dia, dalam APBN 2011 dan APBN 2012 juga terdapat anggaran penanggulangan bencana lumpur Lapindo tersebut.

Oleh karena itu, Achsanul beranggapan tak perlu ada yang dipermasalahkan dari alokasi anggaran serupa di 2013. Terlebih lagi, kata dia, semua fraksi dilibatkan dalam pembahasan. "Tidak pas dibilang kecolongan," kata dia.

Untuk diketahui, di dalam UU APBN-P 2013 Pasal 9 ayat (1), dijelaskan bahwa untuk kelancaran upaya penganggulangan lumpur Sidoarjo, alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tahun 2013, dapat digunakan:

a. Pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Kedungcangkring dan Pejarakan); dan 9 rukun tetangga di 3 kelurahan (Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi).

b. Bantuan kontrak rumah dan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta berdampak lainnya pada 66 rukun tetangga (Kelurahan Mindi, Gedang, Desa Pamotan, Desa Kalitengah, Desa Gempolsari, Desa Glagaharum, Desa Besuki, Desa Wunut, Desa Ketapang, dan kelurahan Porong).

Sedangkan pada ayat (2), disebutkan dalam rangka penyelematan perekonomian dan kehidupan sosial kemasyarakatan di sekitar tanggul lumpur Sidoarjo, anggaran belanja yang dialokasikan pada BPLS tahun anggaran 2013, dapat digunakan untuk kegiatan mitigasi penanggulangan semburuan lumpur.

Termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai Kali Porong (mengalirkan lumpur dari tanggul utama ke Kali Porong), dengan pagu paling tinggi sebesar Rp155 miliar. (Risman Afrianda/bus)