Senin, 23 September 2019 | 12:00 WIB
Politik
KontraS dan Keluarga Korban HAM, Tolak Capres Pelanggar HAM
Jumat, 14 Maret 2014 | 13:11 WIB
- [ist]

Skalanews - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) bersama para korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) menggeruduk kantor Komnas HAM. Kedatangan mereka guna memberikan masukan terkait calon presiden yang masih tersangkut masalah HAM.

KontraS maupun para keluarga korban HAM berkeinginan pemilihan umum berlangsung jurdil dan luber berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan mendorong ke arah perubahan yang lebih baik.

Yaitu mengutamakan penghormatan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM. Terlebih substansi dari negara demokrasi adalah adanya jaminan terhadap HAM.

"Kami meminta Komnas HAM mempublikasikan nama-nama pelaku atau setidaknya nama-nama yang patut diduga bertanggung jawab atas peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu kepada publik melalui media," kata Kadiv Pemantauan Impunitas KontraS, M Daud Berueh di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (14/3).

Penolakan mereka terhadap Capres dan Cawapres yang terlibat atau diduga terlibat dalam pelanggaran HAM berat masa lalu didasari pada makna dan nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 dalam pasal 6 ayat 1.

"Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah mengkhianati negara," tuturnya.

Lebih lanjut, Daud menerangkan, seorang Capres harus bersih dari persoalan HAM dan memiliki rekam jejak yang baik di masa lampau. Presiden, menurutnya adalah sebagai pemegang kekuasaan pemerintah sehingga harus menjadi tauladan yang baik kepada pemerintahan dan seluruh rakyat Indonesia.

"Kami melihat ada nama-nama seperti Wiranto dan Prabowo Subianto Capres yang masih punya persoalan HAM di masa lalu. Persoalan hukum keduanya belum diselesaikan," ungkapnya. (Deddi Bayu/day)