Kamis, 5 Desember 2019 | 21:27 WIB
Politik
Perombakan Kabinet Jangan Karena Dorongan Politik
Selasa, 14 April 2015 | 06:41 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) -

Skalanews - Perombakan kabinet sebaiknya tidak dilakukan karena dorongan kepentingan politik semata melainkan betul-betul dipertimbangkan berdasarkan objektivitas penilaian kinerja kementerian, kata seorang pengamat.

"Dasar politik untuk melakukan "reshuffle" memang kita tidak bisa menutup mata, tapi kalau pertimbangannya hanya itu dikhawatirkan justru akan memunculkan problem, bukan solusi," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Mada Sukmajati di Yogyakarta, Senin.

Menurut Mada, dorongan beberapa kalangan termasuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) agar Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi memang patut dipertimbangkan, namun indikator yang digunakan seharusnya bukan hanya berbasis pada kepentingan politik semata.

Seharusnya, ia mengatakan, dorongan evaluasi itu dapat disertai dengan penyertaan rapor masing-masing menteri selama enam bulan bertugas.

"Jadi ada baiknya kalau usul evaluasi juga sembari menyodorkan rapor merah atau biru para menteri," kata dia.

Dengan begitu, masyarakat akan memperoleh gambaran mengenai urgensi dari perombakan tersebut. Perombakan juga tidak boleh sampai dianggap sebagai upaya untuk memperkuat Koalisi Indonesia Hebat (KIH) saja.

Selain itu, dia mengatakan mekanisme evaluasi kinerja atau perombakan kabinet yang objektif juga perlu dipastikan sebab Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembagunan(UKP4) yang selama pemerintahan sebelumnya bertindak sebagai evaluator independen sudah dihapuskan.

"Jadi kalau ada evaluasi kinerja kementerian itu kemudian siapa yang melakukan evaluasi?. Ini kan kaitannya dengan standar objektif penilaian kinerja," kata dia. (ant/mar)