Jumat, 13 Desember 2019 | 00:34 WIB
Politik
KPK: Calon Kepala Daerah Harus Jujur dalam Laporan Harta Kekayaan
Jumat, 24 Juli 2015 | 13:13 WIB
Adnan Pandu Praja - [Deni Hardimansyah/Skalanews]

Skalanews - Para bakal calon peserta Pilkada serentak diharapkan jujur saat mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja, pihaknya akan membuat catatan khusus bagi kandidat pimpinan daerah yang terbukti berbohong dalam mengisi LHKPN.

"Kita harap kejujuran calon. Kalau terjadi sesuatu yang tadi bermasalah akan menjadi catatan penting buat kita ketika kita kan memfinalisasi itu," ujar Adnan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (23/7).

Adnan menegaskan, bahwa ukuran bersih atau tidaknya seorang kadidat kepala daerah dari kejujurannya mengisi laporan harta kekayaan. Karena, LHKPN merupakan bentuk transparansi pejabat publik.

"Kejujuran calon itu bisa dilihat dari sekarang. Kalau terpilih, sudah nampak dari sekarang dia transparan terhadap harta kekayaannya," kata Adnan.

Nantinya , harta kekayaan yang dilaporkan ke KPK juga akan diumumkan di papan pengumuman Komisi Pemilihan Umum. Dengan demikian, pemilih dapat mempertimbangkan calon yang akan dipilihnya sebagai kepala daerah.

Sehingga, diharapkan tidak ada lagi pemilih yang menjadi pembeli kucing dalam karung. "Karena, bisa dicrosscheck antara kekayaan dan profil," kata Adnan.

Adnan mengatakan, fungsi LHKPN yang diserahkan penyelenggara negara sangat penting jika pejabat yang bersangkutan diduga terlibat korupsi. Oleh karena itu, kata dia, dibutuhkan peran masyarakat untuk membantu melakukan verifikasi terhadap profil dan harta kekayaan yang dipublikasikan.

"Diharapkan publik bantu untuk verifikasi di KPK. Jadi perdebatan di level KPK. Jangan sampai kita terlibat langsung, nanti akan dianggap black campaign," ujar Adnan. (Bisma Rizal/Bus)