Senin, 22 April 2019 | 21:14 WIB
Politik
Revisi UU Pemilu tidak semestinya ngoyoworo atau melebar kemana-mana yang tidak jelas.
PKB: Revisi UU Pemilu Jangan Ngoyoworo
Kamis, 12 Mei 2011 | 16:49 WIB
foto.doc -
JAKARTA - Langkah yang harus dipahami dalam merevisi sistem pemilu adalah untuk memperbaiki kekurangan dari sistem yang berlaku sebelumnya. "Jadi bukan untuk mengubah sistem yang baru sekali diterapkan dalam pemilu kita," kata Ketua DPP PKB Muhammad Hanif Dhakhiri menilai, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (12/5).

Sehingga dengan demikian, lanjut dia, revisi UU Pemilu tidak semestinya ngoyoworo atau melebar kemana-mana yang tidak jelas. Jika terlalu melebar justru berpotensi merusak capaian-capaian positif yang sudah ada atau sekurang-kurangnya bisa memicu deadlock politik yang pada akhirnya membuat penyelenggara pemilu kehilangan waktu untuk persiapan pelaksanaan pemilu.

"Pada sisi lain, rakyat juga akan makin asing dengan sistem pemilu yang terlalu cepat berubah-ubah," katanya.

‎Menurut dia, revisi UU Pemilu harus lebih fokus, dimana nantinya ditujukan kepada kekurangan dari sistem pemilu yang ada. karena, jika belajar dari pengalaman pemilu 2009 lalu, yang paling menjadi masalah dan menghasilkan banyak gugatan adalah soal penghitungan suara tahap ketiga. Masalah tersebut terkait dengan metode konversi suara ke kursi.

Masalah pokok yang harus diselesaikan dalam konteks revisi itu. Selebihnya, ia menambahkan masalah teknis belaka seperti soal mencontreng atau mencoblos yang nantinya lebih banyak merupakan kewenangan penyelenggara pemilu. "Jika soal metode konversi suara itu selesai, saya kira sistem yang sekarang ini sudah cukup memadai baik dari sudut pandang proporsionalitas maupun keterwakilan," tuturnya.

"Hampir tidak ada trend politik di dunia ini yang bergeser dari sistem proporsional ke sistem distrik. Rata-rata  sebaliknya, dari sistem distrik ke sistem perpaduan distrik dan proporsional, lalu terakhir ke sistem proporsional," sambung Hanif lagi.

Dalam kerangka penyempurnaan sistem pemilu kita, ia melanjutkan, maka perdebatan soal distrik atau proporsional, lalu soal dapil diperkecil atau diperbesar, alokasi kursi di dapil dikurangi atau ditambah, itu semua tidak relevan. "Bahkan soal parliamentary threshold (PT) dinaikkan atau diturunkan juga tidak relevan. Angka 2.5 persen atau setinggi-tingginya 3 persen itu sudah cukup untuk mendorong penyederhanaan parpol, terutama lagi jika PT itu diberlakukan secara nasional," bebernya.

‎Terakhir, katanya, diperlukan konsensus politik mengenai batasan waktu bagi Indonesia untuk mengevaluasi sistem pemilunya. Ia menyarankan, evaluasi untuk keseluruhan dari sistem pemilu secepatnya dilakukan tahun 2019 atau idealnya 2024. Untuk saat ini, tambahnya, perlu dibatasi dan fokus pada perbaikan terhadap sistem yang sudah ada dan sedang berjalan.

"Kalau sedikit-sedikit kita ganti sistem, republik ini tak akan pernah bisa matang dalam membangun sistem politik dan berdemokrasi. Kita sudah berhasil membangun rumah dalam konteks sistem pemilu. Yang kurang saja kita rehab seperlunya. Merobohkan rumah itu adalah tindakan ceroboh dan tentu saja tidak bijaksana. Semua elemen politik dituntut untuk makin arif dan dewasa agar kita tidak buang-buang waktu berdebat yang tak perlu atau memicu konflik yang sejatinya sangat bisa kita hindari," katanya menandaskan. [mad]

  
  
Berita Terkait: